Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 29 Oktober 2015
Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Hal itu terungkap setelah kementerian yang dipimpinnya hanya mendapat anggaran Rp13,8 triliun dari yang diusulkan Rp15,8 triliun.  

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAL) bersama Komisi VI DPR, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengalami penundaan sebesar Rp2 triliun.

Susi mengungkapkan dengan pemotongan itu beberapa program kerja KKP tahun 2016 akan mengalami penundaan.

"Sebetulnya kami merasa pengurangan dalam RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) ini agak kurang adil yah," kata Susi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10). 

Menteri yang suka bicara blak-blakan ini memohon kepada Komisi VI DPR agar anggaran KKP dikembalikan sesuai usulan. "Kami mohon agar bisa dikembalikan ke anggaran yang kami usulkan sebelumnya," ujarnya. 

Susi mengklaim kinerja KKP merupakan Kementerian/Lembaga paling tinggi dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Di samping itu, KKP memperoleh pembebasan bea masuk barang ke Amerika Serikat mencapai Rp4 triliun. Masih ada lagi, KKP memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Sekedar informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami pemotongan Rp187 miliar menjadi Rp3,5 triliun, Kementerian Pertanian senilai Rp1,35 triliun, dan anggaran KKP mengalami pemotongan sebesar Rp2 triliun.

Saat menyampaikan pandangan fraksi, sikap fraksi-fraksi dalam Komisi VI terbelah. Setelah skorsing selama 10 menit, tiba saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Empat fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju terhadap penundaan dan meminta untuk mengembalikan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.

Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan penundaan dan meminta anggaran digunakan untuk program pro rakyat.  

"Fraksi PDI-P setuju dengan catatan penundaan anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan surat Menteri Keuangan harus dikembalikan pada RAPBN-P Tahun 2016," ujar anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Politisi Nasdem: Jika RAPBN 2016 Gagal Disahkan Rakyat Jadi Korban
  2. BUMN Rugi Tidak Akan Terima PMN
  3. Ancam Tolak RAPBN 2016, Politisi Nasdem Sebut KMP Tidak Pro Rakyat
  4. Tax Amnesty Penyebab Molornya Pengesahan RAPBN 2016
  5. DPR: Sebagian Pengajuan PMN Tidak Layak Disetujui
#DPR #Susi Pudjiastuti #RAPBN 2016
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan