Luhung Sapto
MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan upaya-upaya bersama pencegahan terorisme secara terprogram dan berkesinambungan. Salah satunya dengan melakukan penguatan daya tangkal yang sudah dimiliki oleh masyarakat agar tidak terpengaruh paham radikal.
“Survei nasional ini merupakan dari bagian upaya BNPT dengan memberdayakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang ada di 32 Provinsi untuk mengetahui kondisi riil masyarakat tentang potensi radikalisme yang ada di masing-masing daerah dan ada lima daerah yang tidak kita duga sebelumnya ternyata potensi radikalnya cukup tinggi,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH melalui siaran pers, Selasa (28/11).
Hal itu disampaikan Kepala BNPT saat memberikan sambutan pada seminar hasil survei nasional daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di 32 provinsi di Indonesia tahun 2017 di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/11) kemarin.
Survei nasional ini untuk memotret secara lebih dekat, tentang kemampuan masyarakat untuk menangkal perkembangan radikalisme tersebut, agar tidak sampai berkembang di masyarakat.
“Survei nasional ini menguji beberapa variabel yang bisa dijadikan sebagai daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, baik dalam dimensi pemahaman, sikap maupun tindakan. Variabel-variabel tersebut yaitu kepercayaan terhadap hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, profil keagamaan dan kearifan lokal,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Survei yang melibatkan 9.600 responden ini, kata Suhardi, terlihat sudah cukup memprihatinkan. Apalagi angka yang perlu diwaspadai yaitu angka 58 dari rentang 0-100. Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) harus berperan aktif mencegah penyebaran paham radikal.
“Kedua kementerian ini harus ikut bertanggung jawab. Kita selesaikan dan diskusikan bersama-sama di forum ini, apa yang mesti kita perbuat, program apa dari Kemendikbud dan Kemenag yang akan kita mainkan khususnya di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Karena hasil survei menujukkan bahwa di tingkat itu yang mudah di brainwash oleh kelompok radikal di media sosial,” ujarnya.
Sementara itu Prof. Dr. Nazaruddin Umar, MA, kaget dengan hasil survei tersebut. Imam Besar masjid Istiqlal ini menegaskan hasil survei ini merupakan warning buat bangsa Indonesia ini dan jangan dianggap sepele.
"Tentunya kita tidak mau kecolongan," ujarnya.
Berdasarkan survei lima posisi teratas provinsi yang tidak diduga sebelumnya ternyata memiliki daya tangkal yang rendah dan memiliki potensi radikal yang begitu tinggi.
Adapun kelima provinsi teratas yang memiliki daya tangkal radikalisme rendah berturut-turut yakni Bengkulu (58,58 persen), Gorontalo (58,48 persen), Sulawesi Selatan (58,42 persen), Lampung (58,38 persen), dan Kalimantan Utara (58,30 persen).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BNPT kerjasama dengan FKPT, The Nusa Institute, Daulat Bangsa dan Kementerian Agama. Survei nasional ini merupakan policy research yang menghasilkan data secara kuantitatif, tentang peta potensi radikalisme di 32 provinsi.
Survei dilakukan pada Maret sampai November 2017 dengan margin error 0,7 persen. Masing-masing kabupaten/kota ini diambil 5 kecamatan dan masing-masing kecamatan diambil 5 desa/kelurahan. Dan masing-masing desa/kelurahan diambil 12 responden. Adapun total jumlah responden sebanyak 9.600 orang. (*)
