Stabilitas Harga Pangan Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Bergerak Aktif

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 27 Maret 2025
Stabilitas Harga Pangan Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Bergerak Aktif

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani, menekankan perlunya tindakan segera dari Pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan adalah hal krusial dalam persiapan Pemerintah menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, dan percepatan penyaluran bantuan pangan adalah kunci untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran.

"Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi menjelang Lebaran harus segera diatasi. Pemerintah perlu bertindak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin terbebani," ujar Puan dalam keterangan resminya, Kamis (27/3).

Baca juga:

Solidaritas Sesama Kota Aglomerasi, Jakarta Kirim Sembako dan 342 Personel Bantu Korban Banjir Bekasi

Kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur, telah terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar tidak hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi. Sehingga menyebabkan keterlambatan pasokan dan membuka peluang bagi spekulan untuk memainkan harga.

Selain itu, biaya logistik tinggi dan kondisi cuaca buruk juga turut mengganggu pasokan di beberapa wilayah, yang berujung pada kenaikan harga. Kurangnya langkah-langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi penyebab kenaikan harga komoditas yang terus berlanjut tanpa kendali yang jelas.

Puan mengingatkan bahwa tanpa tindakan nyata dari Pemerintah, daya beli masyarakat akan terus melemah, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Baca juga:

PDIP Perintahkan Kader Siapkan Takjil dan Paket Sembako Saat Ramadan, PHK Lagi Tinggi

"Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, dan percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok," tegas Puan.

"Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat penting dalam persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga dapat merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok," tambah mantan Menko PMK tersebut.

#Sembako #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Indonesia
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Cari tahu update harga sembako hari ini! Cabai rawit merah makin pedas tembus Rp96.700 per kg, disusul harga telur ayam dan beras. Cek daftar lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Bagikan