SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Program makan bergizi gratis. (Foto: Merahputih/Kanu)
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, memuji keputusan pemerintah untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah korektif ini dianggap penting dan patut diapresiasi.
Netty menilai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu kesehatan masyarakat, terutama terkait kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai wilayah.
"Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman," jelas Netty, Selasa (7/10).
Baca juga:
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Tujuan utama program MBG sangat mulia, yaitu menjamin anak-anak menerima asupan gizi seimbang demi mendukung tumbuh kembang dan proses belajar mereka.
"Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut," tegasnya.
Politisi Fraksi PKS ini melanjutkan bahwa manfaat besar MBG bagi generasi muda harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Netty juga menyoroti pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjamin.
Baca juga:
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Selain itu, ia menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan orang tua sebagai mitra pengawasan.
"Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan," ujarnya.
Terakhir, Netty mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk mendapatkan gizi harian.
“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis