SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin

Program makan bergizi gratis. (Foto: Merahputih/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, memuji keputusan pemerintah untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah korektif ini dianggap penting dan patut diapresiasi.

Netty menilai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu kesehatan masyarakat, terutama terkait kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai wilayah.

"Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman," jelas Netty, Selasa (7/10).

Baca juga:

Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober

Tujuan utama program MBG sangat mulia, yaitu menjamin anak-anak menerima asupan gizi seimbang demi mendukung tumbuh kembang dan proses belajar mereka.

"Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut," tegasnya.

Politisi Fraksi PKS ini melanjutkan bahwa manfaat besar MBG bagi generasi muda harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Netty juga menyoroti pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjamin.

Baca juga:

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

Selain itu, ia menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan orang tua sebagai mitra pengawasan.

"Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan," ujarnya.

Terakhir, Netty mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk mendapatkan gizi harian.

“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” pungkasnya.

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan Massal MBG #Dapur MBG #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
DPR RI mendesak Kemen PU, Kemenhub, BNPP, dan BMKG bergerak cepat menangani banjir dan longsor di Sumatra. BNPB mencatat 442 korban tewas dan 402 hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Komisi VIII DPR meminta pemanfaatan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur umum darurat di wilayah terdampak longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Frengky Aruan - Minggu, 30 November 2025
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Indonesia
Surat BGN Terbit, Keracunan Massal Siswa SMPN 1 Blora Ditetapkan Jadi KLB
Ratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Jumat, 28 November 2025
Surat BGN Terbit, Keracunan Massal Siswa SMPN 1 Blora Ditetapkan Jadi KLB
Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Bagikan