Soroti Kasus ABK Fandi, Komisi III DPR Sebut Hukuman Mati Bukan Lagi Pidana Pokok

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Soroti Kasus ABK Fandi, Komisi III DPR Sebut Hukuman Mati Bukan Lagi Pidana Pokok

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI menaruh perhatian serius terhadap tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Fandi Ramadhan dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Batam.

Fandi adalah anak buah kapal (ABK) yang dituntut hukuman maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan keterlibatan dalam penyelundupan sabu seberat dua ton.

Kasus tersebut dinilai menyangkut hak hidup seseorang sehingga perlu penanganan yang sangat hati-hati serta mempertimbangkan prinsip keadilan substantif.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa Fandi Ramadhan bukan pelaku utama dalam perkara tersebut.

Selain itu, yang bersangkutan disebut tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya serta telah berupaya mengingatkan adanya potensi terjadinya tindak kejahatan.

Baca juga:

BNN Sebut Vape Jadi Pintu Masuk Narkoba, Dipakai untuk Sabu Cair hingga NPS

"Karena menyangkut nyawa manusia, Komisi III menggelar rapat khusus guna menyikapi tuntutan hukuman mati tersebut. Rapat tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki kewenangan memberikan rekomendasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Melalui forum tersebut, Komisi III menyampaikan sejumlah penegasan kepada aparat penegak hukum, termasuk majelis hakim yang menangani perkara.

Pertama, Komisi III mengingatkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yang menjadikan hukum sebagai alat pembalasan semata. Paradigma hukum telah bergeser menuju keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif, yakni hukum sebagai sarana memperbaiki individu maupun masyarakat.

Kedua, Komisi III menegaskan bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru berbeda dengan ketentuan sebelumnya.

"Berdasarkan Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana alternatif yang hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dengan penerapan sangat ketat dan selektif," jelas Habiburokhman.

Baca juga:

Kopdes Merah Putih Mau Pakai Kendaraan Impor dari India, DPR: Harusnya Gunakan Produk Dalam Negeri

Ketiga, Komisi III menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP baru, termasuk bentuk kesalahan pelaku, sikap batin, serta riwayat hidup terdakwa.

Komisi III berharap aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan prinsip keadilan secara menyeluruh dalam menangani perkara tersebut agar putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Pon)

#Sabu-sabu #Penyelundupan Sabu #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan