Waspada Virus Corona

Soal Virus Corona, DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik

Eddy FloEddy Flo - Senin, 02 Maret 2020
 Soal Virus Corona, DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik

Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengimbau masyarakat untuk tenang menyikapi dua orang di Indonesia positif terjangkit virus corona atau Covid-19 karena berinteraksi dengan warga Jepang yang datang ke Indonesia.

"Masyarakat diharapkan tidak panik dan takut berlebihan setelah diumumkan adanya warga di Indonesia yang terkena penyakit Corona," kata Anas Thahir dalam keterangannya, Senin (2/3).

Baca Juga:

DPR Sarankan Orang Indonesia yang Terkena Virus Corona Harus Dikarantina

Namun demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari virus tersebut.

Ilustrasi virus corona atau covid-19
Ilustrasi virus corona atau covid-19 (Foto: Texas DSHS-Texas.gov)

"Melakukan berbagai upaya yang mampu mencegah tertularnya penyaki tersebut dengan membudayakan hidup sehat, mencuci tangan dengan sanitizer dan lainnya," ujarnya.

Anas juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi pencegahan penularan virus corona secara berkala, terus menerus, dan menggunakan media yang efektif. Tujuannya agar sosialisasi bisa sampai dan diikuti oleh masyarakat.

"Pasca diumumkannya telah ditemukan dua warga yang terpapar virus Corona di Indonesia, masyarakat Indonesia perlu tetap memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada pemerintah untuk menangani pasien penyakit menular tersebut," tuturnya.

Baca Juga:

Cegah Kecemasan Massal Soal Virus Corona, IDI Imbau Para Dokter Pelajari Informasi WHO

Saat ini, lanjut Anas, masih ada masyarakat yang ragu dengan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi serta menangani pasien.

"Keraguan tersebut harus dijawab oleh pemerintah dengan menunjukkan mereka telah melakukan semua prosedur yang benar terkait penyebaran virus Corona," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Bantah Sembunyikan Temuan Kasus Corona

#Virus Corona #Komisi IX DPR #DPR RI #Anggota DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Bagikan