Soal Serangan Hamas, Fadli Zon Ingatkan Kejahatan Israel dan Ketidakadilan Global

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 09 Oktober 2023
Soal Serangan Hamas, Fadli Zon Ingatkan Kejahatan Israel dan Ketidakadilan Global

Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilancarkan Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas, sejak Sabtu (7/10) memasuki hari ketiga.

Menurut laman Aljazeera, tercatat sekitar 400 warga Israel tewas dan lebih dari 2.000 luka-luka. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan jumlah korban tewas warga Palestina akibat bombardir Israel atas Jalur Gaza sekitar 313 orang, termasuk 20 anak-anak, dan 1.990 lainnya terluka.

Baca Juga:

Indonesia Prihatin Meningkatnya Eskalasi Konflik Palestina-Israel

Menyikapi tensi dan konflik yang memanas tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon, meminta semua pihak obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan.

Dia juga meminta semua pihak meredakan kekerasan yang dapat menimbulkan korban sipil di kedua pihak. Menurutnya, apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan PBB atas penindasan yang dilakukan Israel atas rakyat dan tanah Palestina.

“Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebutkan contoh kejahatan Israel sepanjang tahun 2023. Kata Fadli, sejak awal 2023 Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu.

"Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apapun, termasuk PBB. Ini penting untuk diingatkan,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPR tersebut meminta komunitas internasional untuk berintrospeksi.

"Saya menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang jelas-jelas sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB, negara-negara besar, dan lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan.

Selama ini, kata Fadli, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB. Resolusi-resolusi PBB dilanggar terus-menerus oleh Israel.

"Maka tak mengherankan rakyat Palestina di Gaza menggunakan hak perlawanannya untuk kembali ke tanah airnya. Ini seperti para pejuang kita dahulu melawan penjajah Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan global,” ujarnya.

Baca Juga:

Israel - Palestina Memanas, Ratusan Warga Meninggal

Pada sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu menilai bahwa situasi kekerasan Israel di Jalur Gaza saat ini merupakan momentum semua pihak.

“Ini momentum bagi PBB untuk melihat apakah sudah secara adil dalam menangani konflik Palestina Israel. Ini momentum bagi bangsa Palestina untuk bersatu," imbuhnya.

Menurut Fadli, ini juga membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel tidak meredakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan Israel. Ia menyebut, Ini momentum bagi semua pihak untuk melihat akar masalah konflik tersebut yaitu penjajahan dan kekerasan Israel serta lemahnya penegakkan hukum internasional di sana.

"Yang paling mendesak adalah ini momentum mencabut isolasi dan blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 2006,” tegas dia.

Fadli Zon yang juga menjabat Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds (Liga Parlemen Dunia untuk Palestina) itu menyayangkan respon beberapa negara Barat yang cenderung berpihak ke Israel.

“Respon yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral,” saran dia.

Pada sisi lain, Fadli Zon menyampaikan bahwa DPR selalu menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum parlemen.

"Kita akan terus memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk di Sidang Umum Parlemen Dunia di Luanda, Angola, 23 Oktober mendatang. Kita akan meminta dunia bersikap adil dan obyektif terhadap bangsa Palestina,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

RS Indonesia Diserang Rudal Israel, 1 Orang Tenaga Medis Dikabarkan Meninggal

#Fadli Zon #DPR RI #Amerika Serikat #Israel #Hamas
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kecam Aksi Ormas terhadap Mie Gacoan, Minta Polisi Tindak Tegas Premanisme
Tidak ada hak bagi ormas atau kelompok mana pun untuk melarang pengusaha menerapkan kebijakan internal, termasuk pengelolaan parkir secara digital.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
DPR Kecam Aksi Ormas terhadap Mie Gacoan, Minta Polisi Tindak Tegas Premanisme
Indonesia
Sudah Diresmikan Fadli Zon, Museum Keraton Surakarta Belum Dibuka saat Libur Nataru, Ini Alasannya
Museum Keraton Surakarta belum dibuka untuk umum meskipun telah diresmikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon pasca dilakukan revitalisasi belum lama ini.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Sudah Diresmikan Fadli Zon, Museum Keraton Surakarta Belum Dibuka saat Libur Nataru, Ini Alasannya
Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Bagikan