Soal Reklamasi, Fahri Hamzah Sarankan Anies-Sandi Duduk Bareng Presiden
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: fahrihamzah.com)
MerahPutih.com - Pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh Menko bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan menuai polemik panjang.
Pucuk pimpinan Ibu Kota yang sejak semula menolak pembangunan reklamasi dibuat gusar karena harus berhadapan dengan pernyataan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi menyelesaikannya secara pelan-pelan tanpa harus membuat kegaduhan.
"Duduklah sama Presiden baik-baik. Bicaralah sama DPRD. Desain lah bagaimana agar reklamasi itu buat tenang semua orang," katanya kepada awak media di Gedung MUI Menteng Jakarta Pusat, Rabu (25/10).
Fahri menilai, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, asalkan komunikasi berjalan dengan baik. Tugas Gubernur itu, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.
"Ngomong ke Presiden kalau perlu ke DPR RI supaya dapatkan konsensus dan dukungan. Kerjakan, supaya proyek itu menjadi proyek yang menenangkan bagi semua orang dan tidak melanjutkan ketegangan-ketegangan," terangnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait dalam artikel berikut: Soal Reklamasi, Fahri Hamzah Minta Gubernur Tidak Usah Banyak Entertain
Bagikan
Berita Terkait
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Alasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Harus Dihapus Versi Fahri Hamzah