Soal Mantu Jokowi di Pilwakot Medan, Hasto: Tunggu Tanggal Mainnya

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Juli 2020
Soal Mantu Jokowi di Pilwakot Medan, Hasto: Tunggu Tanggal Mainnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader harus taat pada keputusan partai dalam penentuan calon kepala daerah yang maju di Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan oleh Hasto menanggapi partainya yang belum mengeluarkan keputusan final soal pilkada Kota Medan, namun kader PDIP Akhyar Nasution justru digadang oleh PKS dan Partai Demokrat. PDIP sendiri diisukan kuat mengusung Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Termasuk Gibran, Ini Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP di Pilkada 2020

"Jadi, ketika nanti rekomendasi sudah ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, karena beliau yang punya kewenangan sesuai dengan keputusan kongres, maka semua wajib untuk taat," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

Hasto menuturkan, PDIP adalah partai yang memiliki disiplin. Hasto meminta seluruh kader Partai di Medan untuk sabar menunggu pengumuman rekomendasi.

"Tentang Medan, PDI Perjuangan ini partai yang punya disiplin, partai yang tegak pada konstitusi partai, taat asas. Jadi, yang di kota Medan tunggu saja tanggal mainnya," tegas Hasto.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Untuk informasi, Partai Demokrat dan PKS menilai Akhyar saat ini masih kandidat yang paling tinggi elektabilitasnya di Medan, sebab posisinya sebagai incumben.

DPP Demokrat bahkan sudah menerbitkan surat tugas untuk Akhyar. Sedangkan PKS masih berproses di pengurus pusat, sementara DPW PKS Sumut sudah menyatakan dukungannya kepada. Kini, prosesnya tinggal mencari pendamping Akhyar.

Baca Juga

Di Hadapan Megawati, Ini yang Dikatakan Gibran Usai Resmi Maju di Pilkada 2020

PKS sendiri memiliki 7 kursi di DPRD Medan, sementara Partai Demokrat memiliki 4 kursi. Sehingga, telah memenuhi syarat minimum 10 kursi untuk bisa mengajukan kandidat di Pilkada kota Medan.

Sebelumnya, PDIP Sumut mengaku telah mendengar kabar dukungan PKS dan Demokrat tersebut, namun PDIP Sumut yakin Akhyar memahami mekanisme di internal PDIP. (Pon)

#Hasto Kristiyanto #Bobby Nasution #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan