Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah Din Syamsuddin buka suara menyikapi kasus hukum yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto.
Menurut Din, dirinya sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan persoalan hukum.
Din menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, dia meminta semua pihak untuk melaksanakan dan menegakkan hukum.
"Saya bersependapat dengan presiden ini persoalan hukum, ini negara hukum kita laksanakan hukum, kita tegakkan hukum. Semuanya harus taat pada hukum," ujar Din di Gedung Graha Adhya Wicaksana, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
Meski demikian, Din berkeyakinan Setnov bakal mengikuti proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Kalau saya berkeyakinan dalam satu dua hari ini, apalagi beliau kalau sudah sehat mungkin akan mengikuti ketentuan hukum," ungkapnya.
Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Setnov sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.
Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.
Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.
Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.
Dalam kasus ini, Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
