Soal Jatah Menteri, PKB Ogah Disamakan dengan NU

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 06 Juli 2019
Soal Jatah Menteri, PKB Ogah Disamakan dengan NU

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan (ANTARA FOTO/Reno Esnir/yus4)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mau disamakan dengan Nahdlatul Ulama (NU) soal jatah menteri.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Daniel Johan mengatakan, partainya dan NU merupakan organisasi berbeda.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Daniel Johan
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Daniel Johan

"PKB dilahirkan oleh NU tetapi PKB bukan NU. Tentu itu sesuatu yang terpisah," ujar Daniel diskusi MNC Trijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7).

BACA JUGA: Pengamat Pertanyakan Efektivitas Pergantian Menteri yang Baru Jadi Saksi Kasus Korupsi

Menurutnya, NU layak diakomodir di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, menteri apa saja yang dinilai pantas dia tidak mengungkapkan.

"Nah persoalan ada aspirasi NU diberikan kepercayaan di kabinet tentu itu wajar karena NU juga bekerja keras," ucapnya

BACA JUGA: Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri

Menurut dia, jika kader NU diberikan kursi menteri sesuatu yang wajar. Sebab, tak dapat dipungkiri bila warga nahdliyin juga bekerja keras dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin, sehingga itu dua hal yang berbeda," ujarnya.

Ilustrasi kursi menteri. Foto: Net

BACA JUGA: Jokowi Ternyata Sudah Pegang Nama-Nama Calon Menteri di Kabinetnya

Daniel menyatakan, pihaknya menyerahkan semua kursi-kursi menteri itu dikembalikan kepada hak prerogatif Presiden Jokowi. Kata dia, tak ada terget dari PKB dalam Kabinet Kerja jilid II nanti. (Knu)

#Partai Kebangkitan Bangsa
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Ratna Juwita Sari menilai pernyataan Presiden menjadi peringatan serius bagi semua pihak agar konsisten menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Indonesia
Fraksi PKB Desak Pemerintah Sempurnakan Regulasi dan Pedoman Pelaporan Kinerja
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
Frengky Aruan - Rabu, 09 Juli 2025
Fraksi PKB Desak Pemerintah Sempurnakan Regulasi dan Pedoman Pelaporan Kinerja
Indonesia
Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Penuh Transformasi Pesantren
Konferensi Internasional Transformasi Pesantren momentum strategis untuk mendorong modernisasi pesantren sekaligus memperkuat peranannya dalam sistem pendidikan nasional dan global.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Juni 2025
Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Penuh Transformasi Pesantren
Indonesia
Legislator PKB Desak KemenHAM Serius Tindaklanjuti 7 Tuntutan Warga Papua
Sebelumnya, puluhan warga Papua menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian HAM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa siang.
Frengky Aruan - Kamis, 05 Juni 2025
Legislator PKB Desak KemenHAM Serius Tindaklanjuti 7 Tuntutan Warga Papua
Indonesia
Hakim Terjerat Kasus Suap, PKB: Menampar Wajah Pengadilan
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto sebagai tersangka kasus suap Rp 60 miliar.
Frengky Aruan - Selasa, 15 April 2025
Hakim Terjerat Kasus Suap, PKB: Menampar Wajah Pengadilan
Indonesia
Isi MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB Sebut sebagai Penipuan dan Pelanggaran Serius
Menurut Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan, ipun meminta pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Isi MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB Sebut sebagai Penipuan dan Pelanggaran Serius
Indonesia
Cak Imin Ungkap Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen hingga Pilpres 2029
Hal itu diungkapkan Cak Imin usai bertemu Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2).
Frengky Aruan - Jumat, 14 Februari 2025
Cak Imin Ungkap Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen hingga Pilpres 2029
Indonesia
Hadiri Acara Konsolidasi PKB, Ridwan Kamil Tegaskan KIM Plus Solid
Ridwan Kamil menegaskan bahwa ikatan kerja sama dengan seluruh partai pengusung, termasuk PKB, tetap kuat dan solid.
Frengky Aruan - Jumat, 08 November 2024
Hadiri Acara Konsolidasi PKB, Ridwan Kamil Tegaskan KIM Plus Solid
Bagikan