Headline

Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 03 Juli 2019
 Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kabinet menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebaiknya diisi dari kalangan muda dan tokoh perempuan.

Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi. Menurutnya, Presiden Jokowi harus memadukan beberapa unsur.

"Bukan persoalan dia tua, dia muda, bukan persoalan profesional dan sebagainya. Semua menurut saya tepat, ada pertimbangan ada unsur misalnya pertimbangan ada unsur, misalnya pertimbangan ada perempuan itu harus ada. Ada representasi kaum muda itu bagus menurut saya," ujar Taufiqul kepada wartawan di Kompleks DPR, Rabu (3/7)

Taufiq menambahkan, keberadaan kaum muda juga bukan suatu hal yang mutlak harus ada dalam kabinet. Baginya yang terpenting adalah, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Politisi Nasdem Teuku Taufiqulhadi
Politisi Nasdem Teuku Taufiqulhadi (kanan) di Gedung Parlemen Jakarta (Foto: antaranews)

"Menurut saya penting adalah mereka yang memahami tentang Nawacita. Apa yang akan dibangun? Apa yang akan dilaksakan ke depan? Jadi pemahaman terhadap hal tersebut sangat penting," tegasnya.

Lebih lanjut, terkait pemilihan menteri untuk kabinet, Taufiqulhadi terbuka untuk partai mana saja, yang penting bertujuan agar terbentuk susunan kabinet yang integral.

"Karena itu kabinet jadi sesuatu yang integral yang menjadi kesatuan tersendiri yang dipimpin oleh presiden. Jadi tidak terpilah-pilah siapa dari partai mana, tidak ada masalah," jelas dia.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019, pihaknya berhak mendapat jatah kursi menteri lebih banyak pada kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Hal tersebut ia ungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11," ujar Taufiqulhadi.

BACA JUGA: Dua Kubu Pendukung Prabowo-Sandi Bentrok, Polisi Lakukan Mediasi

Anies Gelar Sayembara Desain Baju Persija untuk PNS DKI

Namun, Taufiqulhadi mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait jatah menteri.

Ia menilai, mengumbar jatah kursi menteri ke hadapan publik bukan suatu hal yang elok, seperti yang dilakukan Cak Imin beberapa waktu lalu.

"Jadi nggak perlu diungap-ungkapkan. Tapi pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi daripada kursi PKB di DPR," pungkasnya.(Knu)

#Kabinet Kerja #Partai Nasdem #Joko Widodo #KH Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan