Isi MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB Sebut sebagai Penipuan dan Pelanggaran Serius

MerahPutih.com - Hasil inspeksi mendadak (sidak) Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan minyak goreng MinyaKita tidak sesuai takaran atau disunat.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan mendesak pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas penipuan ini, serta mencabut izin usaha produsen yang terbukti melanggar.

“Ini penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita yang seharusnya menjadi solusi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi malah ada penipuan seperti ini," kata Nasim Khan kepada wartawan, Senin (10/3).

Pemerintah dan kepolisian diminta bergerak cepat mengusut penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran. Nasim juga meminta semua pihak yang terlibat harus segera ditangkap.

“Harus cari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan antara jumlah yang tertera dengan isinya. Kepolisian juga harus tahu sudah sejak kapan penipuan ini dilakukan. Bayangkan saja, berapa banyak keuntungan yang diraup oleh produsen dengan adanya penipuan ini,” ujarnya.

Baca juga:

Isi Minyakita Diduga Dikurangi, Polisi Selidiki Tiga Perusahaan Produsen

Nasim juga mempertanyakan pengawasan terhadap isi dan kualitas MinyaKita. Seharusnya, kata dia, dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk minyak goreng yang merupakan subsidi pemerintah untuk masyarakat tersebut.

"Kalau sudah ada penyelewenangan seperti ini, siapa yang akan bertanggungjawab? Padahal kalau ada evaluasi atau pengawasan, penipuan ini bisa dicegah,” imbuhnya.

Penipuan isi MinyaKita, lanjut Nasim, sungguh memprihatinkan. Hal itu lantaran MinyaKita merupakan salah satu solusi untuk membantu masyarakat membeli minyak goreng dengan harga murah.

"Harga MinyaKita belum turun sesuai harga eceran tertinggi (HET) lalu ditambah lagi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera. Jangan sampai ini berlarut-larut,” tambahnya.

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan distribusi dan penjualan MinyaKita, Nasim meminta pemerintah memperketat jalur distribusi penjualan. Pengetatan jalur distribusi ini menurutnya harus dilakukan agar harga MinyaKita stabil sesuai HET dan juga tidak ada penyelewenangan.

"Minyakkita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah bawah terpenuhi. Kalau terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini bisa memicu distrust publik kepada pemerintah,” pungkasnya. (Pon)