Skandal Gaya Hidup Mewah Keluarga Guncang Mongolia, PM Oyun-Erdene Lengser

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 04 Juni 2025
Skandal Gaya Hidup Mewah Keluarga Guncang Mongolia, PM Oyun-Erdene Lengser

Perdana Menteri Mongolia, Oyun-Erdene, mundur dari jabatannya setelah kalah dalam pemungutan suara di parlemen. (Foto: YouTube/DRMNews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, resmi mengundurkan diri pada Selasa (3/6), setelah kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Kejatuhan Erdene terjadi di tengah gelombang demonstrasi antikorupsi yang mengguncang Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, selama berminggu-minggu.

Protes antipemerintah dimulai sejak Januari tahun ini. Namun, Perdana Menteri menghadapi gelombang kritik baru pada Mei, yang berasal dari kontroversi seputar putranya yang berusia 23 tahun, Temuulen.

"The Diplomat melaporkan bahwa Temuulen dipanggil pulang dari studinya di Universitas Harvard 'karena penyelidikan korupsi'," tulis time.com (3/6).

Anak Polah, Bapak Kepradah

Laporan di media sosial menunjukkan Temuulen menghadiahi tunangannya barang-barang mewah seperti cincin mahal, tas desainer, dan mobil mewah. Ditambah lagi perjalanan spesial non-kenegaraan menggunakan helikopter.

Publik pun geram.

Baca juga:

Panama dan Mongolia Laporkan Kasus Pertama Virus Corona

Kelompok demonstran Ogtsrokh Amarkhan menyebarkan petisi yang memperoleh lebih dari 59.000 tanda tangan, menyerukan agar Oyun-Erdene mundur dari jabatannya.

Pengeluaran mewah sang anak hanya disebut sebagai salah satu dari berbagai alasan.

Kelompok tersebut juga menyoroti inflasi dan kenaikan harga, meningkatnya pengangguran, serta kemiskinan.

Para pengunjuk rasa juga menuntut agar Oyun-Erdene membuka informasi keuangannya secara publik.

"Para demonstran memadati alun-alun parlemen dengan membawa poster putih dan meneriakkan, 'Mundur itu mudah!'," tulis aljazeera.com (3/6).

Ibarat pepatah Anak Polah, Bapak Kepradah, yang berarti anak bertingkah, bapak bertanggung jawab, aksi demonstran berpengaruh pada sikap parlemen terhadap si Bapak.

Dari 126 anggota parlemen, hanya 44 yang mendukung Oyun-Erdene, sementara 38 menolak. Untuk bertahan, ia membutuhkan dukungan minimal 64 suara.

Mongolia setelah PM Lengser

Dalam pidato pengunduran dirinya, Oyun-Erdene berucap, “Sebuah kehormatan telah melayani negara dan rakyat saya di masa-masa sulit, termasuk pandemi, perang, dan tekanan tarif.”

Oyun-Erdene membantah semua tuduhan korupsi dan menyebut ada kepentingan besar yang terlihat maupun tersembunyi atas upaya sistematis untuk menjatuhkannya.

Ia juga memperingatkan bahwa lengsernya dirinya bisa memicu kekacauan politik dan ekonomi.

Namun, kekhawatiran itu tak cukup kuat.

"Mongolia, negara demokratis tanpa akses laut di Asia Utara, memang sudah lama dililit korupsi struktural. Banyak pihak menuding elit kaya menimbun keuntungan dari ledakan industri batu bara selama bertahun-tahun," tambah aljazeera.com.

Selama masa jabatan Oyun-Erdene yang dimulai sejak Januari 2021 dan kembali terpilih pada Juli 2024, peringkat Mongolia dalam Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International justru menurun.

"Mongolia menempati peringkat ke-114 dari 180 negara dan wilayah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International," sebut time.com.

Indeks Freedom in the World tahun 2024 dari Freedom House menggambarkan korupsi di Mongolia, terutama yang melibatkan industri pertambangan, sebagai 'endemik'.

Kini, Mongolia harus menunjuk pengganti Oyun-Erdene dalam 30 hari. Sementara itu, ia akan menjabat sebagai perdana menteri sementara. (dru)

Baca juga:

Uniknya Kantor Pos Paling Terpencil Dunia di Tengah Gurun Mongolia

#Mongolia #Kasus Korupsi #Perdana Menteri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Indonesia
Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Jual-Beli Posisi Perangkat Desa
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan DJKA dan pengisian perangkat desa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Jual-Beli Posisi Perangkat Desa
Bagikan