Skandal Gaya Hidup Mewah Keluarga Guncang Mongolia, PM Oyun-Erdene Lengser


Perdana Menteri Mongolia, Oyun-Erdene, mundur dari jabatannya setelah kalah dalam pemungutan suara di parlemen. (Foto: YouTube/DRMNews)
MerahPutih.com - Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, resmi mengundurkan diri pada Selasa (3/6), setelah kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen.
Kejatuhan Erdene terjadi di tengah gelombang demonstrasi antikorupsi yang mengguncang Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, selama berminggu-minggu.
Protes antipemerintah dimulai sejak Januari tahun ini. Namun, Perdana Menteri menghadapi gelombang kritik baru pada Mei, yang berasal dari kontroversi seputar putranya yang berusia 23 tahun, Temuulen.
"The Diplomat melaporkan bahwa Temuulen dipanggil pulang dari studinya di Universitas Harvard 'karena penyelidikan korupsi'," tulis time.com (3/6).
Anak Polah, Bapak Kepradah
Laporan di media sosial menunjukkan Temuulen menghadiahi tunangannya barang-barang mewah seperti cincin mahal, tas desainer, dan mobil mewah. Ditambah lagi perjalanan spesial non-kenegaraan menggunakan helikopter.
Publik pun geram.
Baca juga:
Kelompok demonstran Ogtsrokh Amarkhan menyebarkan petisi yang memperoleh lebih dari 59.000 tanda tangan, menyerukan agar Oyun-Erdene mundur dari jabatannya.
Pengeluaran mewah sang anak hanya disebut sebagai salah satu dari berbagai alasan.
Kelompok tersebut juga menyoroti inflasi dan kenaikan harga, meningkatnya pengangguran, serta kemiskinan.
Para pengunjuk rasa juga menuntut agar Oyun-Erdene membuka informasi keuangannya secara publik.
"Para demonstran memadati alun-alun parlemen dengan membawa poster putih dan meneriakkan, 'Mundur itu mudah!'," tulis aljazeera.com (3/6).
Ibarat pepatah Anak Polah, Bapak Kepradah, yang berarti anak bertingkah, bapak bertanggung jawab, aksi demonstran berpengaruh pada sikap parlemen terhadap si Bapak.
Dari 126 anggota parlemen, hanya 44 yang mendukung Oyun-Erdene, sementara 38 menolak. Untuk bertahan, ia membutuhkan dukungan minimal 64 suara.
Mongolia setelah PM Lengser
Dalam pidato pengunduran dirinya, Oyun-Erdene berucap, “Sebuah kehormatan telah melayani negara dan rakyat saya di masa-masa sulit, termasuk pandemi, perang, dan tekanan tarif.”
Oyun-Erdene membantah semua tuduhan korupsi dan menyebut ada kepentingan besar yang terlihat maupun tersembunyi atas upaya sistematis untuk menjatuhkannya.
Ia juga memperingatkan bahwa lengsernya dirinya bisa memicu kekacauan politik dan ekonomi.
Namun, kekhawatiran itu tak cukup kuat.
"Mongolia, negara demokratis tanpa akses laut di Asia Utara, memang sudah lama dililit korupsi struktural. Banyak pihak menuding elit kaya menimbun keuntungan dari ledakan industri batu bara selama bertahun-tahun," tambah aljazeera.com.
Selama masa jabatan Oyun-Erdene yang dimulai sejak Januari 2021 dan kembali terpilih pada Juli 2024, peringkat Mongolia dalam Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International justru menurun.
"Mongolia menempati peringkat ke-114 dari 180 negara dan wilayah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International," sebut time.com.
Indeks Freedom in the World tahun 2024 dari Freedom House menggambarkan korupsi di Mongolia, terutama yang melibatkan industri pertambangan, sebagai 'endemik'.
Kini, Mongolia harus menunjuk pengganti Oyun-Erdene dalam 30 hari. Sementara itu, ia akan menjabat sebagai perdana menteri sementara. (dru)
Baca juga:
Uniknya Kantor Pos Paling Terpencil Dunia di Tengah Gurun Mongolia
Bagikan
Hendaru Tri Hanggoro
Berita Terkait
Awal Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Terbongkar, Dari ‘Kesepakatan’ Nadiem dengan Google

Bantah Lakukan Korupsi, Nadiem: Integritas Nomor 1, Tuhan Pasti Melindungi Saya

Nadiem Tersangka Pengadaan Laptop, Kejagung Bongkar Kejanggalan Proyek Digelar Tertutup meski Gunakan Anggaran Negara

Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba

KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie

Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah

KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji

KPK Tegaskan tak Punya Wewenang Terbitkan Surat Penonaktifan Bupati Pati Sudewo

Ratusan Warga Pati Geruduk Gedung KPK, Minta Bupati Sudewo Ditetapkan Tersangka
