Skandal Gaya Hidup Mewah Keluarga Guncang Mongolia, PM Oyun-Erdene Lengser

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 04 Juni 2025
Skandal Gaya Hidup Mewah Keluarga Guncang Mongolia, PM Oyun-Erdene Lengser

Perdana Menteri Mongolia, Oyun-Erdene, mundur dari jabatannya setelah kalah dalam pemungutan suara di parlemen. (Foto: YouTube/DRMNews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, resmi mengundurkan diri pada Selasa (3/6), setelah kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Kejatuhan Erdene terjadi di tengah gelombang demonstrasi antikorupsi yang mengguncang Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, selama berminggu-minggu.

Protes antipemerintah dimulai sejak Januari tahun ini. Namun, Perdana Menteri menghadapi gelombang kritik baru pada Mei, yang berasal dari kontroversi seputar putranya yang berusia 23 tahun, Temuulen.

"The Diplomat melaporkan bahwa Temuulen dipanggil pulang dari studinya di Universitas Harvard 'karena penyelidikan korupsi'," tulis time.com (3/6).

Anak Polah, Bapak Kepradah

Laporan di media sosial menunjukkan Temuulen menghadiahi tunangannya barang-barang mewah seperti cincin mahal, tas desainer, dan mobil mewah. Ditambah lagi perjalanan spesial non-kenegaraan menggunakan helikopter.

Publik pun geram.

Baca juga:

Panama dan Mongolia Laporkan Kasus Pertama Virus Corona

Kelompok demonstran Ogtsrokh Amarkhan menyebarkan petisi yang memperoleh lebih dari 59.000 tanda tangan, menyerukan agar Oyun-Erdene mundur dari jabatannya.

Pengeluaran mewah sang anak hanya disebut sebagai salah satu dari berbagai alasan.

Kelompok tersebut juga menyoroti inflasi dan kenaikan harga, meningkatnya pengangguran, serta kemiskinan.

Para pengunjuk rasa juga menuntut agar Oyun-Erdene membuka informasi keuangannya secara publik.

"Para demonstran memadati alun-alun parlemen dengan membawa poster putih dan meneriakkan, 'Mundur itu mudah!'," tulis aljazeera.com (3/6).

Ibarat pepatah Anak Polah, Bapak Kepradah, yang berarti anak bertingkah, bapak bertanggung jawab, aksi demonstran berpengaruh pada sikap parlemen terhadap si Bapak.

Dari 126 anggota parlemen, hanya 44 yang mendukung Oyun-Erdene, sementara 38 menolak. Untuk bertahan, ia membutuhkan dukungan minimal 64 suara.

Mongolia setelah PM Lengser

Dalam pidato pengunduran dirinya, Oyun-Erdene berucap, “Sebuah kehormatan telah melayani negara dan rakyat saya di masa-masa sulit, termasuk pandemi, perang, dan tekanan tarif.”

Oyun-Erdene membantah semua tuduhan korupsi dan menyebut ada kepentingan besar yang terlihat maupun tersembunyi atas upaya sistematis untuk menjatuhkannya.

Ia juga memperingatkan bahwa lengsernya dirinya bisa memicu kekacauan politik dan ekonomi.

Namun, kekhawatiran itu tak cukup kuat.

"Mongolia, negara demokratis tanpa akses laut di Asia Utara, memang sudah lama dililit korupsi struktural. Banyak pihak menuding elit kaya menimbun keuntungan dari ledakan industri batu bara selama bertahun-tahun," tambah aljazeera.com.

Selama masa jabatan Oyun-Erdene yang dimulai sejak Januari 2021 dan kembali terpilih pada Juli 2024, peringkat Mongolia dalam Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International justru menurun.

"Mongolia menempati peringkat ke-114 dari 180 negara dan wilayah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International," sebut time.com.

Indeks Freedom in the World tahun 2024 dari Freedom House menggambarkan korupsi di Mongolia, terutama yang melibatkan industri pertambangan, sebagai 'endemik'.

Kini, Mongolia harus menunjuk pengganti Oyun-Erdene dalam 30 hari. Sementara itu, ia akan menjabat sebagai perdana menteri sementara. (dru)

Baca juga:

Uniknya Kantor Pos Paling Terpencil Dunia di Tengah Gurun Mongolia

#Mongolia #Kasus Korupsi #Perdana Menteri
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Indonesia
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Mengaku menerima uang saat melakukan survei ke gudang vendor.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Membantah anggapan menggunakan kuota haji ilegal dan menegaskan pemerintah yang meminta Maktour untuk mengisi kuota haji tambahan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Indonesia
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Pertemuan itu disebut berlangsung sekitar Februari 2020.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Bagikan