Sindir Jokowi, Eks Menteri Gus Dur Bilang Operasi Pelemahan KPK Sukses Gemilang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 18 September 2019
Sindir Jokowi, Eks Menteri Gus Dur Bilang Operasi Pelemahan KPK Sukses Gemilang

Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Politik Muhammad AS Hikam, yang juga mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyatakan pengesahan revisi UU KPK sukses melemahkan lembaga antirasuah, lewat kolaborasi duet lembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut Hikam, upaya pelemahan KPK sudah berlangsung sejak dulu dan bukan sesuatu yang mengagetkan. Dia mencontohkan kasus "Cicak vs Buaya" yang terjadi sampai tiga kali dilancarkan dan gagal.

Baca Juga:

Keluarga Gus Dur Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Namun, kata Hikam, upaya itu kemudian diambil alih DPR yang faktanya merupakan salah satu lembaga negara yang paling banyak angotanya ditangkap dan dipenjara karena tipikor. Puncak upaya pelemahan itu terjadi ketika DPR periode 2014-2019 mengebut revisi UU KPK di akhir masa jabatannya yang kurang dari sebulan.

Baleg DPR setuju revisi UU KPK menjadi UU
Baleg DPR setujui revisi UU KPK menjadi UU (Foto: antaranews)

"DPR juga bukan pemain baru dan selama ini tak efektif untuk melemahkan KPK. Barulah ketika parpol dan faksi-fraksi di DPR berhasil melibatkan Pemerintah, maka operasi pelemahan KPK secara sistematis kemungkinan akan berhasil gemilang," kata Hikam, dalam rilis analisis politiknya, Rabu (18/9).

Dalam analisanya, Hikam juga menyesalkan adanya upaya mengadu Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala pemerintahan, dengan masyarakat sipil pro-KPK sekaligus pemberantasan korupsi di tanah air. Akibat keterlibatan pemerintah ini, revisi UU KPK berjalan mulus disahkan dalam waktu singkat.

Baca Juga:

Proses Revisi UU KPK Secepat Kilat, Formappi Kritik DPR

"Ini disebabkan karena PJ (Pak Jokowi) sebagai Presiden walaupun janji memperkuat KPK ternyata ikut menyepakati beberapa usul DPR yang akan menjadi alat yang efektif untuk menggerus kemandirian lembaga antirasuah tersebut," sindir eks Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) itu.

jokowi salat minta hujan
Presiden Joko Widodo (tengah) (ANTARA/HO-Humas Pemprov Riau)

Hikam juga melihat ironi lain dalam kehadiran UU baru hasil revisi itu. Menurut dia, masyarakat sipil harus melihat kesaktian KPK tunduk terhadap gabungan kekuatan politik yang di dalamnya ada Presiden Jokowi, pemimpin yang dicintai dan didukung mayoritas rakyat Indonesia.

"Ironisnya, justru lembaga yang sangat dibanggakan oleh rakyat Indonesia ini juga punah karena salah satu kekuatan lawannya adalah Presiden yang sangat populer di mata rakyat. Dunia memang penuh ironi!" tutup dosen President University itu. (Knu)

Baca Juga:

Yasonna Dianggap Berbohong, Pimpinan KPK: Saya Yakin Beliau Bertuhan

#Revisi UU KPK #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Bagikan