Sindir Jokowi, Eks Menteri Gus Dur Bilang Operasi Pelemahan KPK Sukses Gemilang
Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Pakar Politik Muhammad AS Hikam, yang juga mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyatakan pengesahan revisi UU KPK sukses melemahkan lembaga antirasuah, lewat kolaborasi duet lembaga eksekutif dan legislatif.
Menurut Hikam, upaya pelemahan KPK sudah berlangsung sejak dulu dan bukan sesuatu yang mengagetkan. Dia mencontohkan kasus "Cicak vs Buaya" yang terjadi sampai tiga kali dilancarkan dan gagal.
Baca Juga:
Namun, kata Hikam, upaya itu kemudian diambil alih DPR yang faktanya merupakan salah satu lembaga negara yang paling banyak angotanya ditangkap dan dipenjara karena tipikor. Puncak upaya pelemahan itu terjadi ketika DPR periode 2014-2019 mengebut revisi UU KPK di akhir masa jabatannya yang kurang dari sebulan.
"DPR juga bukan pemain baru dan selama ini tak efektif untuk melemahkan KPK. Barulah ketika parpol dan faksi-fraksi di DPR berhasil melibatkan Pemerintah, maka operasi pelemahan KPK secara sistematis kemungkinan akan berhasil gemilang," kata Hikam, dalam rilis analisis politiknya, Rabu (18/9).
Dalam analisanya, Hikam juga menyesalkan adanya upaya mengadu Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala pemerintahan, dengan masyarakat sipil pro-KPK sekaligus pemberantasan korupsi di tanah air. Akibat keterlibatan pemerintah ini, revisi UU KPK berjalan mulus disahkan dalam waktu singkat.
Baca Juga:
"Ini disebabkan karena PJ (Pak Jokowi) sebagai Presiden walaupun janji memperkuat KPK ternyata ikut menyepakati beberapa usul DPR yang akan menjadi alat yang efektif untuk menggerus kemandirian lembaga antirasuah tersebut," sindir eks Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) itu.
Hikam juga melihat ironi lain dalam kehadiran UU baru hasil revisi itu. Menurut dia, masyarakat sipil harus melihat kesaktian KPK tunduk terhadap gabungan kekuatan politik yang di dalamnya ada Presiden Jokowi, pemimpin yang dicintai dan didukung mayoritas rakyat Indonesia.
"Ironisnya, justru lembaga yang sangat dibanggakan oleh rakyat Indonesia ini juga punah karena salah satu kekuatan lawannya adalah Presiden yang sangat populer di mata rakyat. Dunia memang penuh ironi!" tutup dosen President University itu. (Knu)
Baca Juga:
Yasonna Dianggap Berbohong, Pimpinan KPK: Saya Yakin Beliau Bertuhan
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah