Keluarga Gus Dur Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 14 September 2019
Keluarga Gus Dur Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Alissa Wahid (kiri) dan KH Maimun Zubair (kanan) yang dibagikan Alissa dalam cuitannya di Twitter resminya, Jakarta, Selasa (6/8/2019). (Alissa Wahid/twt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid mengkritik revisi UU KPK. Dengan adanya revisi UU No 30 tahun 2002 itu dinilai sebagai bentuk penjarahan terhadap negara.

"Selama ini upaya pengerdilan KPK lewat Revisi UU KPK selalu ditolak dengan suara rakyat. Apakah benar, kalau keputusan DPR minggu ini bisa menggiring pak Jokowi menjadi Presiden pertama yang melakukannya? #TolakRevisiUUKPK," tulis Alissa di Twitter, Sabtu (14/9)

Baca Juga

Agus Rahardjo cs Mundur dari KPK, Pengamat: Ini Bentuk Ketakutan dan Pelanggaran Hukum

Alissa mengaku sebenarnya sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa KPK perlu lebih baik lagi. Tapi menurutnya, perbaikan tak bisa dilakukan secara instan dan tiba-tiba seperti yang saat ini terjadi lewat 'ngebutnya' revisi UU KPK.

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid
Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid

"Sepakat perlu #KPKLebihBaik. Dan itu tak dapat dilakukan dalam 3 minggu. Tidak dapat dilakukan dengan sikap 'DPR tidak butuh masukan publik'. Tidak dapat dengan tidak melibatkan lembaga KPK sama sekali dalam proses. 3 hal itu saja, sudah cukup jadi: apakah ini agar #KPKLemahNegaraDijarah?" tegas Alissa.

Alissa terus menyuarakan penolakannya. Ia menyoroti soal keputusan DPR yang secara kilat menyusun revisi UU KPK, apalagi di akhir periode anggota DPR ini.

Baca Juga

Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Langkah Jokowi Terkait Revisi UU KPK

"Banyak Operasi Tangkap Tangan menunjukkan korupsi bagai kanker stadium 4. Siapa yg dipaksa bebenah? KPK. Caranya? Revisi UU yang tidak masuk Prolegnas ujug-ujug diproses. Waktu hanya 3 minggu untuk memproses "penguatan KPK". DPR-nya jemawa 'tidak butuh masukan rakyat'. Percaya, gitu?" kata Alissa.

Kakak Yenny Wahid ini kemudian menceritakan pengalaman keluarga Gusdur berinteraksi dengan KPK. Alissa mengisahkan integritas pegawai KPK yang bahkan menolak pemberian air putih darinya.

"Pengalaman saya sama. Litbang KPK pernah datang ke TK kami, mengobservasi proses penanaman nilai di sekolah. Saya suguhi air putih saja ndak mau. Menjaga kode etik," tuturnya.

Ia menegaskan keluarga Gus Dur menolak adanya pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah itu, termasuk lewat revisi yang disetujui oleh Presiden Jokowi.

"Mendengarkan Ibu saya yang gagah-berani cerita beberapa hari lalu nangis dari sejak sholat dhuha sampai siang, memikirkan @KPK_RI. Sedih," ucap Alissa.

Baca Juga

Formappi Sebut Firli Bahuri Simbol Pelemahan KPK

"Alhamdulillah, keluarga Ciganjur tetap dalam posisi sama: menolak pelemahan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. sejak #GusDur membela KPK di Cicak vs Buaya jilid 1 sampai saat ini, tak terpengaruh siapa yang sedang melucuti KPK & siapa yang berkuasa," lanjut Alissa.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, izin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyetujui adanya revisi UU KPK. Jokowi tidak setuju dengan sejumlah poin dalam draft revisi yang disampaikan DPR. Ia menegaskan menyetujui revisi UU dengan maksud memperkuat KPK. (Knu)

#Gus Dur #Alissa Wahid #Revisi UU KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Jokowi menyatakan revisi UU KPK 2019 lalu merupakan inisiatif dari legislatif atau DPR, bukan datang dari pemerintah.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 Februari 2026
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Indonesia
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Politikus PDIP, Said Abdullah, menanggapi polemik revisi UU KPK. Ia meminta semua pihak tak terjebak dengan perdebatan soal aktor dibalik revisi UU itu.
Soffi Amira - Kamis, 19 Februari 2026
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Indonesia
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
KPK saat ini memilih untuk mencurahkan seluruh energi pada penguatan aspek pendidikan antikorupsi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Indonesia
PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bermotif Politik
Sikap Jokowi yang menyinggung pengembalian aturan lama terkesan seperti cuci tangan dari polemik pelemahan KPK.
Dwi Astarini - Rabu, 18 Februari 2026
PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bermotif Politik
Indonesia
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan Seperti Semula
Jokowi juga menegaskan ia tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan Seperti Semula
Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Indonesia
Jasa Besar Gus Dur sebagai Bapak 'Pluralisme' Indonesia: dari Penghapusan Diskriminasi hingga Gelar Pahlawan Nasional
Gus Dur resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikenal sebagai ‘Bapak Pluralisme’, jasa besar Gus Dur bagi umat Tionghoa dan perjuangannya menegakkan kesetaraan menjadi warisan abadi bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 November 2025
Jasa Besar Gus Dur sebagai Bapak 'Pluralisme' Indonesia: dari Penghapusan Diskriminasi hingga Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Pak Harto berperan penting, baik pada masa prakemerdekaan, pascakemerdekaan, maupun selama menjadi presiden
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Indonesia
Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan, Putri Gus Dur: Ada Jejak Panjang Pelanggaran HAM hingga Korupsi
Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, bicara soal usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan, Putri Gus Dur: Ada Jejak Panjang Pelanggaran HAM hingga Korupsi
Bagikan