Keluarga Gus Dur Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 14 September 2019
Keluarga Gus Dur Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Alissa Wahid (kiri) dan KH Maimun Zubair (kanan) yang dibagikan Alissa dalam cuitannya di Twitter resminya, Jakarta, Selasa (6/8/2019). (Alissa Wahid/twt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid mengkritik revisi UU KPK. Dengan adanya revisi UU No 30 tahun 2002 itu dinilai sebagai bentuk penjarahan terhadap negara.

"Selama ini upaya pengerdilan KPK lewat Revisi UU KPK selalu ditolak dengan suara rakyat. Apakah benar, kalau keputusan DPR minggu ini bisa menggiring pak Jokowi menjadi Presiden pertama yang melakukannya? #TolakRevisiUUKPK," tulis Alissa di Twitter, Sabtu (14/9)

Baca Juga

Agus Rahardjo cs Mundur dari KPK, Pengamat: Ini Bentuk Ketakutan dan Pelanggaran Hukum

Alissa mengaku sebenarnya sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa KPK perlu lebih baik lagi. Tapi menurutnya, perbaikan tak bisa dilakukan secara instan dan tiba-tiba seperti yang saat ini terjadi lewat 'ngebutnya' revisi UU KPK.

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid
Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid

"Sepakat perlu #KPKLebihBaik. Dan itu tak dapat dilakukan dalam 3 minggu. Tidak dapat dilakukan dengan sikap 'DPR tidak butuh masukan publik'. Tidak dapat dengan tidak melibatkan lembaga KPK sama sekali dalam proses. 3 hal itu saja, sudah cukup jadi: apakah ini agar #KPKLemahNegaraDijarah?" tegas Alissa.

Alissa terus menyuarakan penolakannya. Ia menyoroti soal keputusan DPR yang secara kilat menyusun revisi UU KPK, apalagi di akhir periode anggota DPR ini.

Baca Juga

Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Langkah Jokowi Terkait Revisi UU KPK

"Banyak Operasi Tangkap Tangan menunjukkan korupsi bagai kanker stadium 4. Siapa yg dipaksa bebenah? KPK. Caranya? Revisi UU yang tidak masuk Prolegnas ujug-ujug diproses. Waktu hanya 3 minggu untuk memproses "penguatan KPK". DPR-nya jemawa 'tidak butuh masukan rakyat'. Percaya, gitu?" kata Alissa.

Kakak Yenny Wahid ini kemudian menceritakan pengalaman keluarga Gusdur berinteraksi dengan KPK. Alissa mengisahkan integritas pegawai KPK yang bahkan menolak pemberian air putih darinya.

"Pengalaman saya sama. Litbang KPK pernah datang ke TK kami, mengobservasi proses penanaman nilai di sekolah. Saya suguhi air putih saja ndak mau. Menjaga kode etik," tuturnya.

Ia menegaskan keluarga Gus Dur menolak adanya pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah itu, termasuk lewat revisi yang disetujui oleh Presiden Jokowi.

"Mendengarkan Ibu saya yang gagah-berani cerita beberapa hari lalu nangis dari sejak sholat dhuha sampai siang, memikirkan @KPK_RI. Sedih," ucap Alissa.

Baca Juga

Formappi Sebut Firli Bahuri Simbol Pelemahan KPK

"Alhamdulillah, keluarga Ciganjur tetap dalam posisi sama: menolak pelemahan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. sejak #GusDur membela KPK di Cicak vs Buaya jilid 1 sampai saat ini, tak terpengaruh siapa yang sedang melucuti KPK & siapa yang berkuasa," lanjut Alissa.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, izin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyetujui adanya revisi UU KPK. Jokowi tidak setuju dengan sejumlah poin dalam draft revisi yang disampaikan DPR. Ia menegaskan menyetujui revisi UU dengan maksud memperkuat KPK. (Knu)

#Gus Dur #Alissa Wahid #Revisi UU KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Indonesia
Jasa Besar Gus Dur sebagai Bapak 'Pluralisme' Indonesia: dari Penghapusan Diskriminasi hingga Gelar Pahlawan Nasional
Gus Dur resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikenal sebagai ‘Bapak Pluralisme’, jasa besar Gus Dur bagi umat Tionghoa dan perjuangannya menegakkan kesetaraan menjadi warisan abadi bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 November 2025
Jasa Besar Gus Dur sebagai Bapak 'Pluralisme' Indonesia: dari Penghapusan Diskriminasi hingga Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Pak Harto berperan penting, baik pada masa prakemerdekaan, pascakemerdekaan, maupun selama menjadi presiden
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Indonesia
Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan, Putri Gus Dur: Ada Jejak Panjang Pelanggaran HAM hingga Korupsi
Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, bicara soal usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan, Putri Gus Dur: Ada Jejak Panjang Pelanggaran HAM hingga Korupsi
Indonesia
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Selain permohonan pembebasan, surat itu juga berisi permohonan penangguhan para aktivis yang telah ditahan selama lebih dari 20 hari itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Akar Masalah Demo Panjang Versi Jaringan Gusdurian, Tekanan Ekonomi Kian Nyata Dialami Warga
Presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
 Akar Masalah Demo Panjang Versi Jaringan Gusdurian, Tekanan Ekonomi Kian Nyata Dialami Warga
Indonesia
Pemprov DKI Setuju dan Dukung Pendirian Musem Gus Dur di Jaksel
Gubernur Pramono menyampaikan ini saat menghadiri acara Harlah ke-79 Muslimat NU, Sabtu (26/7)
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 27 Juli 2025
Pemprov DKI Setuju dan Dukung Pendirian Musem Gus Dur di Jaksel
Indonesia
Pramono Dukung Penuh Pembangunan Perpustakaan Gus Dur di Ciganjur
Sinta Nuriyah Wahid menjelaskan pembangunan pusat kajian Islam Asia Tenggara yang dilengkapi dengan perpustakaan modern merupakan keinginan Gus Dur sebelum wafat.
Frengky Aruan - Sabtu, 12 Juli 2025
Pramono Dukung Penuh Pembangunan Perpustakaan Gus Dur di Ciganjur
Indonesia
Nama 10 Calon Pahlawan Nasional 2025 yang Sudah Masuk, Ada Gus Dur Hingga Soeharto
Pengajuan usulan nama calon pahlawan 2025 dibatasi sampai 11 April 2025 mendatang
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Maret 2025
Nama 10 Calon Pahlawan Nasional 2025 yang Sudah Masuk, Ada Gus Dur Hingga Soeharto
Bagikan