Agus Rahardjo cs Mundur dari KPK, Pengamat: Ini Bentuk Ketakutan dan Pelanggaran Hukum

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai mundurnya sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandakan bahwa secara yuridis, tanggung jawab pengelolaan tugas KPK terhitung sejak tanggal 13 September 2019 berada dalam keadaan vakum.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode Syarief dan Saut Situmorang mengembalikan mandat mereka ke Jokowi. Menurut Petrus, tidak mungkin Presiden Jokowi bisa melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Baca Juga

Soal Polemik KPK, Pemerintah Diminta Duduk Bersama Dengan DPR

"Sebagai Lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan "berhenti" dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (14/9).

Petrus melanjutkan, tindakan berhenti secara serentak dan secara secara kolektif, jelas tidak prosedural bahkan merupakan tindakan "pemboikotan" atau insubordinasi.

Ia berujar, cara menyampaikan berhentinya itu dilakukan melalui konferensi pers dihadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden dilakukan dengan cara yang tidak sesusai dengan ketentuan lpasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

"Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik," jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini

Baca Juga

Jadi Ketua KPK, Irjen Firli Masih Berstatus Perwira Tinggi Polri

Padahal salah satu Organ KPK berdasarkan ketentuan pasal 21 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, adalah organ Pimpinan KPK yang adalah penanggungjawab Penyidik dan Penuntut Umum yang bekerja secara kolektif.

"Penyidikan dan penuntutan di KPK enjadi stagnan atau berjalan dengan cacat hukum karena pimpinannya selaku penangung jawab tertinggi di KPK vacum," jelas Petrus.

Dengan terjadinya kekosongan pimpinan KPK, maka kini KPK hanya memiliki dua Organ yang masih eksis meskipun sedang bermasalah, yaitu Organ Tim Penasehat dan Organ Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

"Sikap pimpinan KPK ini sungguh memalukan, oleh karena sebagai pimpinan lembaga negara yang super body. Trnyata lima orang pimpinan KPK ini sangat lemah, tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat sekuat lembaga KPK yang superbody, mudah menyerah tidak saja terhadap kritik dari masyarakat tetapi juga mudah didikte oleh apa yang disebut sebagai Wadah Pegawai KPK," sesal Petrus.

Baca Juga

Agus Rahardjo: Kami Menyerahkan Pengelolaan KPK kepada Presiden

Ia menuding, sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden merupakan langkah politicking, kekanak-kanakan bahkan memalukan. Secara hukum tindakan pimpinan KPK yang secara serentak memgembalikan mandat kepada Presiden, bisa ditafsirkan sebagai tindakan menghalangi dan menghambat tugas pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.

"Sehingga bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menghalangi secara langsung tidak langsung penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi di KPK," jelas Petrus.

Petrus mendesak Presiden dan DPR harus bersikap tegas karena telah dipermalukan oleh sikap pimpinan KPK. Apalagi secara hukum pengembalian pimpinan KPK kepada Presiden, telah berimplikasi terjadi kekosongan pimpinan KPK.

Baca Juga:

Pesan Tokoh NU pada Pimpinan KPK yang Baru

"Dengan demikian maka, setidak-tidaknya tanggal 15 September 2019, Presiden Jokowi sudah membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dkk. sembari menunjuk lima orang PLT pimpinan KPK atau segera melantik pimpinan KPK baru 2019-2023 untuk segera bertugas," ungkap Petrus. (Knu)