Alwan Ridha Ramdani
Merahputih.com - Jaringan Gusdurian memberikan sikap terhadap kondisi bangsa belakangan ini, yang mendorong masyarakat untuk melakukan aksi demo dalam beberapa hari ini. Bahkan, terjadi vadalisme serta rusuh.
Mereka memberikan 7 tuntutan untuk menjadi perhatian pemerintah Prabowo Subianto.
Melalui instagramnya, Jaringan Gusdurian mengatakan turut duka cita dan simpati terhadap korban dari kekerasan dan kebrutalan aparat keamanan menyikapi massa aksi demonstrasi.
Padahal menurut Jaringan Gusdurian, akar masalah dari protes massa aksi adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti kenaikan pajak, kenaikan tunjangan anggota DPR, rangkap jabatan, dan lainnya.
Baca juga:
Aksi Demonstrasi Bikin Suasana Kurang Kondusif, Beberapa Sekolah Terapkan PJJ pada Senin (1/9)
Diperparah kondisi korupsi negara ini tinggi sekali, dan tekanan ekonomi yang dialami rakyat ada banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), angka pengangguran yang tinggi dan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok.
Ditambah lagi blundernya pernyataan anggota DPR RI berupa arogansi dan kebrutalan polisi dalam menangani aksi protes.
Makanya dengan itu Jaringan Gusdurian menyatakan, pertama, mendesak Presiden untuk menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa.
Kedua, menuntut Presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi.
Ketiga, menuntut dicabutnya berbagai fasilitas dan tunjangan kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
Keempat, menuntut DPR memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil negara berpihak pada kepentingan rakyat.
Kelima, menuntut pemerintah menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal.
Keenam, Jaringan Gusdurian mendorong lembaga negara independen untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan memastikan perlindungan hak konstitusional warganegara.
Ketujuh, Jaringan Gusdurian mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi gerakan dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif. (tka)
