Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Bantah Ada Pembahasan Pengadaan di Grup WhatsApp

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 11 Mei 2026
Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Bantah Ada Pembahasan Pengadaan di Grup WhatsApp

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Pemeriksaan Terdakwa di PN Tipikor Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eks Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menghadiri sidang lanjutan dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019-2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/5).

Dalam persidangan, Nadiem menjawab sejumlah pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait keterlibatannya dalam proyek pengadaan Chromebook dan CDM tersebut.

Salah satu pertanyaan JPU menyinggung soal grup WhatsApp yang disebut telah dibentuk sebelum Nadiem resmi dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Jaksa mendalami dugaan adanya pembahasan terkait rencana pengadaan Chromebook di dalam grup tersebut.

Namun, Nadiem membantah adanya pembahasan mengenai pengadaan Chromebook dalam grup itu.

"Dalam grup tersebut kami membahas garis-garis besar kebijakan yang pada saat ini bisa mengatasi masalah terbesar di sistem pendidikan kita, yaitu berbagai macam permasalahan di dalamnya," kata Nadiem dalam persidangan.

Menurutnya, grup tersebut dibuat setelah dirinya memperoleh informasi dari Istana bahwa namanya berpeluang besar dilantik menjadi Menteri Pendidikan.

Dia menyebut grup itu diisi sejumlah nama, di antaranya Najeela Shihab, Fiona Handayani, dan Jurist Tan.

"Saya pertama kali bertemu dengan Fiona, Najeela, bahkan Ibam (Ibrahim Arief) semuanya, pada saat saya sudah diberikan informasi bahwa saya ada kemungkinan besar akan dilantik jadi Menteri Pendidikan. Saya mendapatkan kabar ini kira-kira 4-5 bulan sebelum saya dilantik secara formal," katanya.

Baca juga:

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Pemeriksaan Terdakwa di PN Tipikor Jakarta

Nadiem menjelaskan, dirinya memilih orang-orang tersebut karena dinilai memiliki kompetensi di bidang pendidikan maupun pemerintahan.

Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk persiapan dan tanggung jawab sebelum menjalankan tugas sebagai menteri.

"Saya orang yang bertanggung jawab, orang yang ingin mempersiapkan diri tentunya saya harus mencari orang yang pakar di bidang pendidikan, maupun di bidang pemerintah, yang punya kompetensi dan integritas terbaik," ujarnya.

Nadiem juga menegaskan bahwa orang-orang yang tergabung dalam grup tersebut memiliki latar belakang dan reputasi yang baik.

"Betul. Jadi dari latar belakang pendidikan, pemerintahan dan reputasi yang bersih dan idealis. Mereka dikumpulkan dalam grup itu dan mayoritas daripada mereka ada keinginan untuk membantu. Bergabung baik dalam peran Staf Khusus Menteri (SKM) atau lainnya," katanya.

Baca juga:

Mau Operasi Lagi, Nadiem Makarin Ajukan Permohonan Tahanan Rumah

Permintaan Zoom Ditolak, Terdakwa Nadiem Makarim Jalani Sidang Pakai Infus

Sebelumnya, jaksa dalam dakwaannya menyebut dugaan kerugian negara dalam kasus pengadaan Chromebook dan CDM mencapai Rp2,1 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management yang dinilai tidak diperlukan dengan nilai mencapai USD 44 juta dolar atau sekitar Rp 621,3 miliar. (Tka)

#Nadiem Makarim #Proyek Laptop Chromebook #Pengadilan Tipikor #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto divonis lima tahun penjara dalam kasus suap tata kelola tambang nikel. Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp3,87 miliar.
Yusuf Abdillah - Kamis, 05 November 2026
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Setelah Usulan Luhut Soal Korupsi Hanya Penyuapan, Yusril Beri Sinyal Revisi UU Tipikor
Pemerintah berencana merumuskan kembali Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Setelah Usulan Luhut Soal Korupsi Hanya Penyuapan, Yusril Beri Sinyal Revisi UU Tipikor
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Bagikan