Andika Pratama
MerahPutih.com - Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan penggabungan tiga UU tersebut hanya mengatur soal Pemilu, atau lengkapnya soal Penyelenggara Pemilu, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.
UU No. 7/2017 sama sekali tak mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal kita tahu bersama bahwa Pilkada Serentak juga sedang dilaksanakan saat ini dengan pemungutan suaranya dilakukan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.
Bunyi ketentuanPenyelenggara Pemilu dalaUU No. 17/2017 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu (pasal 1 ayat 7), sementara yang dimaksud Pemilu adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan kota, serta Presiden/wakil Presiden (Pasal 1 ayat 1). Tugas lain yang bisa dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di luar UU No 17/2017 tentang Pemilu adalah tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu (Pasal 12 huruf L).
Dengan demikian tidak ada ruang untuk KPU, Bawaslu dan penyelenggara Pemilu lainnya untuk melakukan tugas lain selain dalam hal pelaksanaan Pemilu, karena sudah jelas dalamUU No.7/2017 ini, baik penyelenggara Pemilu maupun pelaksanaanPemilu tidak memuat dan mengatur Pilkada, dan tak mengatur siapa pelaksana Pilkada, sebagaimana diatur dalam UU No 15 tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang yang mengatur Pilkada adalah UU No. 8 tahun 2015, mengatur Pilkada yang disebut sebagai "Pemilihan", yang berbeda dengan UU No 7 tahun 2017. Khusunya dalam hal lembaga penyelenggara pemilihan.
"Dalam UU 7/2017 KPU hanya bisa melaksanakan tugas berkaitan dengan Pemilu, sementara UU No. 8/2015 menunjuk KPU, sebagaimana dalam UU Penyelenggara Pemilu. Kontradiksi ini tak terjembatani, kecuali dibuat UU lain yang mengatur secara khusus," kata Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Sumita dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini.
Demikian juga dalam hal komposisi Komisisoner Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggara Pemilihan, tidak diatur apakah julah penyelenggara KPU dan Bawaslu, di pusat sampai Kabupaten Kota dan tingkat kecamatan serta kelurahan tidak diatur apakah merupakan lembaga yang sama dengan personalia yang sama, karena dalam UU No 7 / 2017 telah mengalami perubahan.
Misalnya, jumlah Bawaslu Pusat berubah dari 5 menjadi 7 orang, sementara itu di propinsi dan Kabupaten Kota juga berubah menjadi 5 dari semula 3 orang. Demikian juga KPU Kabupaten/Kota berubah menjadi 3 sampai 5 orang dari sebelumnya seragam 5 orang untuk semua Kabupaten/kota. Sementara jumlah PPK berkuran menjadi 3 orang dari sebelumnya 5 orang.
Perubahan, pengurangan dan penambahan jumlah penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan ini, sama sekali tidak diatur dalam UU bagaimana mekanisme pembeda antara penyelenggara Pemilu dan penyelenggara Pemilihan. Kiranya ini menjadi kontradiksi dalam UU penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,yang tidak diatur secara utuh dalam UU yang dibuat Pemerintah dan DPRD. (*)
