Siap Mundur Jika Jadi Tersangka, Ratusan Cakada PKS Tandatangani Pakta Integritas

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 05 Januari 2018
Siap Mundur Jika Jadi Tersangka, Ratusan Cakada PKS Tandatangani Pakta Integritas

Para calon kepala daerah membaca ikrar dibimbing Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, Jakarta, Kamis (4/1). (Dok PSK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumpulkan seluruh calon kepala daerah PKS pada Kamis (4/1) kemarin. Bertempat di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, para calon kepala daerah menandatangani pakta integritas menghadapi Pilkada 2018.

Salah satu poinnya, seperti dikutip dari laman resmi PKS, Jumat (5/1) yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PKS bersedia mengundurkan diri dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Dihadiri ratusan calon kepala daerah tersebut turut membacakan Ikrar Pemenangan dan Pakta Integritas yang langsung dibimbing oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri.

Berikut isi Ikrar Pemenangan dan Pakta Integritas Calon Kepala Daerah dari PKS:

Ikrar Pemenangan dan Pakta Integritas Pasangan Calon Kepala Daerah dari PKS pada Pilkada Serentak 2018

Dengan mengharap rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kami pasangan Calon Kepala Daerah (CaKaDa) yang diusung atau didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada Serentak tahun 2018 menyatakan :

1. Siap mengerahkan segala kekuatan dan daya upaya yang dimiliki untuk berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2018 bersama PKS dengan penuh kehormatan, keberkahan dan bermartabat.

2. Siap menjaga komunikasi, koordinasi dan terus bekerjasama dengan struktur Partai Keadilan Sejahtera dalam upaya mendukung PKS memenuhi target capaian Nasional pada Pemilu Legislatif 2019.

3. Bersungguh-sungguh untuk menghindari setiap pelanggaran terhadap ketentuan aturan agama dan/atau hukum serta nilai dan etika yang berlaku dalam NKRI.

4. Bersungguh-sungguh menunaikan semua tugas dan fungsi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan menolak segala bentuk perilaku koruptif.

5. Bersedia mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam hal ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Bersama PKS siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa demi terwujudnya Indonesia yang Adil dan Sejahtera dalam bingkai NKRI, sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara tahun 1945.

Demikian pernyataan Ikrar Pemenangan & Pakta Integritas kami buat, dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan semata-mata hanya mengharap Ridha-Nya. (*)

#PKS #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan