Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menyesal ikut pertemuan bersama sejumlah pihak di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan. Meski hadir, terdakwa membantah sebagai inisiator pertemuan yang memuluskan anggaran proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya tidak pernah menjadi inisiator pertemuan di atas (Hotel Grand Melia) yang akhirnya menyeret saya terlibat jauh dalam kasus e-KTP," kata Setnov membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4).
Setnov berkilah ketika itu sempat ditemui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. "Pada pertemuan ini juga pertama kalinya saya kenal Irman yang pada pokoknya minta dukungan dalam proses pembahasan e-KTP di Komisi II DPR," ujarnya.
Menurut Setnov, pertemuan ini merupakan ketidakhati-hatiannya sehingga menyeretnya lebih jauh ke dalam proyek pengadaan e-KTP. Setelah pertemuan di Hotel Grand Melia, Setnov sempat ditemui Irman, Andi Narogong, dan beberapa pengusaha termasuk dari Biomorf, Johannes Marliem.
Namun, terdakwa mengklaim tidak menindaklanjuti hasil sejumlah pertemuan lanjutan. Politikus Golkar itu mengaku menyesal lantaran melakukan pertemuan di Grand Melia yang menjadi pangkal keterlibatannya dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun ini.
"Jika saja saya tidak bersedia ditemui Andi Agustinus, Irman, dan Diah Anggraeni di Hotel Grand Melia, mungkin saja saya tidak akan pernah terlibat jauh dalam e-KTP yang telah menyeret saya hingga kursi pesakitan ini," ungkap dia.
Pledoi ini merupakan tanggapan Setnov atas tuntutan Jaksa KPK yang menuntut terdakwa kasus korupsi e-KTP itu 16 tahun penjara. JPU KPK juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Tak hanya itu, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta USD. Tuntutan Jaksa lainnya adalah meminta pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
Diketahui, Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$7,3 juta. Uang itu sebagai jatah lantaran Setnov telah membantu pemulusan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Terdakwa juga mendapat jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem. Jam seharga miliaran rupiah itu diberikan saat hari ulang tahunnay pada November 2012 lalu.
Bekas Ketum Golkar itu didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
