Luhung Sapto
MerahPutih.com - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada film baru mengenai peristiwa 1965 bagi generasi milenial patut didukung.
"Diharapkan akurasi sejarah film lebih obyektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog mengapa peristiwa itu meletus dan epilog serta sequel yang berakibat tragis bagi sebagian orang Indonesia yang tidak terlibat dan menjadi korban," kata Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos melalui pesan singkat, Selasa (19/9).
Dengan demikian, tambah Bonar, film baru itu mampu menjadi refleksi bagi generasi milenial, bukan sekedar menyajikan kekerasan dan kebencian.
Menurutnya, sejarah bukanlah semata-mata milik si pemenang tapi berdimensi sosial dan memiliki perspektif korban. Sekaligus mengandung edukasi dan imajinasi sosial bagi sebuah bangsa tentang apa yang diperlukan di masa depan.
"Film Pengkhianatan G30S/PKI seyogyanya tidak diputar lagi dan biarkan dalam laci sejarah. Film yang sarat dengan kepentingan pada masanya. Sehingga pada konteks kekinian diperlukan sejumlah hal direvisi dan diperbaharui," ucap Bonar.
Kalaupun akan diputar kembali, menurut Bonar, hendaknya diimbangi juga dengan film-film serupa yang mengangkat seputar peristiwa 1965 agar pemahaman sejarah generasi milineal utuh dan analitis.
Hal yang serupa juga bagi kalangan TNI sendiri, menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI saja tanpa dilengkapi pandangan alternatif tidak akan mencerdaskan dan memberi pemahaman utuh kesejarahan Indonesia. Suatu hal yang akan merugikan TNI dalam menghadapi tantangan kompleks ke depan.
"Sudah saatnya kita berdamai dengan sejarah. Melihat sejarah dengan mata terbuka dan kepala dingin. Bukan memperuncing sejarah demi kepentingan politik kekuasaan," katanya menegaskan. (*)
