Sempat Ditolak, Renovasi Kolam Ikan di Kantor DPRD DKI Akhirnya Disetujui

Eddy FloEddy Flo - Senin, 02 Desember 2019
 Sempat Ditolak, Renovasi Kolam Ikan di Kantor DPRD DKI Akhirnya Disetujui

Pengerjaan kolam ikan di Kantor DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kolam ikan yang berada di kompleks DPRD DKI Jakarta tengah direnovasi. Anggaran yang dikucurkan untuk merombak kolam itu sebesar Rp190 juta dari APBD DKI 2019.

Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, M. Yuliadi mengaku, perbaikan kolam ikan tersebut pernah diusulkan dengan nilai anggaran Rp 800 juta di APBD 2017. Tapi pengajuan itu dibatalkan karena memuai polemik di mana anggaran yang diusulkan dianggap fantastis.

Baca Juga:

Pemprov DKI Optimistis 27 Propemperda yang Disepakati Selesai 2020

"Dulu pernah dianggarin gede 800 juta tahun 2017 tapi ramai terus dibatalin. Sekarang 190 juta.
Ini masuk APBD 2019. Normal kan ? Enggak terlalu besar kan anggarannya," kata M. Yuliadi saat dikonfirmasi, Senin (2/12).

Sekwan DKI Jakarta M Yuliadi tegaskan anggaran kolam ikan sudah masuk akal
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi (Foto: dprd.dkijakarta.go.id)

M. Yuliadi menjelaskan, alasan kolam ikan untuk mempercantik gedung Dewan Parlemen Kebon Sirih itu direnovasi karena lantai keramik sudah mulai terlepas.

"Direnovasi karena keramiknya sudah mengelupas, copot-copot. Mau dibangun yang lebih baik lagi. Iya jadi kolam lagi dong masa stadion, mau ditambahin ikan duyung tapi enggak dapat," papar dia.

Yuliadi mengungkapkan, dari target yang diwacanakan renovasi kolam untuk mempercantik gedung DPRD itu bakal rampung pada pekan depan.

Anggaran kolam ikan di Kantor DPRD DKI mencapai Rp190 juta
Pemandangan di Kantor DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Targetnya minggu depan selesai," papar M. Yuliadi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Pastikan Revitalisasi Trotoar Sudah Sesuai Aturan

Dari pantauan, para pekerja saat ini tengah merenovasi kolam ikan yang berada di halaman gedung DPRD DKI dengan menggunakan papan penutup yang didominasi warna hijau dan gambar bunga-bunga.

Keadaan di dalam pun air kolam ikannya sudah tidak ada. Hal itu bertujuan untuk memudahkan para pekerja dalam memperbaiki lantai kolam tersebut.(Asp)

Baca Juga:

Desain Revitalisasi TIM Dirombak DPRD, Jakpro Bakal Koordinasi Lagi dengan Andra Matin

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Bagikan