Selangkah Lagi Jadi ASN Polri, Novel Bicara Keinginannya Balik ke 'Kuningan'

MerahPutih.com - 44 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Salah satunya adalah Novel Baswedan.

Novel sendiri pernah berkarier di Polri. Jabatan terakhirnya yakni Komisaris Polisi (Kompol). Ia mundur dari Korps Bhayangkara tahun 2012. Tahun 2021, Novel dan beberapa rekan-rekannya di KPK yang tidak lolos TWK bakal kembali ke Polri.

Baca Juga:

Alasan Satu dari Delapan Eks Pegawai KPK Ogah Jadi ASN di Polri

Usai menjalani asesmen dalam rangka perekrutan sebagai ASN Polri di Mabes Polri, Novel yakin dengan kompetensi dirinya dan sejawatnya. Novel juga bicara soal peluang kembali ke KPK.

"Saya dan kawan-kawan yang punya semangat dan kompetensi keahlian yang benar-benar luar biasa, serta memiliki integritas yang tinggi yang selama ini telah ditunjukkan. Pada saat tertentu bisa kembali ke KPK," ujar Novel.

Menurut Novel, hal tersebut memungkinkan karena pegawai KPK dan Polri sama-sama berstatus ASN. Kendati demikian, dia menilai hal itu kembali pada KPK.

"Saya kira saat itu (kembali ke KPK) akan kami tunggu. Kita berkeinginan saat itu tidak terlalu lama," ucapnya.

Apalagi, Novel Baswedan mengaku sedih dengan penanganan kasus-kasus korupsi saat ini. Novel mengatakan, dalam survei terakhir, indeks kepercayaan masyarakat terhadap KPK turun drastis. "Jadi paling rendah dalam sejarah," ucap Novel.

Novel tidak mempermasalahkan penempatannya nanti di Polri. Kesempatan bisa berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi dianggap jauh lebih penting. "Itu lah yang menjadikan alasan bagi saya untuk mau menerima menjadi ASN Polri," tandas Novel.

Dia menyadari kehadirannya dan rekan-rekan mantan pegawai KPK nantinya tidak serta-merta menghilangkan korupsi di Tanah Air. Menurut dia, pembersihan Indonesia dari pemakan uang rakyat butuh kerja sama.

Baca Juga:

Eks Pegawai KPK Tata Khoiriyah Tolak Tawaran Jadi ASN Polri

Karena, korupsi bisa mengganggu tugas-tugas pemerintahan. Tindak pidana itu bisa membuat pemerintah sulit mengimplementasikan kebijakan.

"Jadi ini (menjadi ASN Polri) menjadi hal strategis dan saya pandang hal layak untuk dipilih," kata Novel. (Knu)