Sekjen PDIP Sebut Trah Sukarno Masih Kuat sebagai Ketum Mendatang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 04 Oktober 2023
Sekjen PDIP Sebut Trah Sukarno Masih Kuat sebagai Ketum Mendatang

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (3/10/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pergantian Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menjadi isu hangat dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan, muncul wacana Presiden Jokowi menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum dalam kongres PDIP mendatang.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa trah keluarga Presiden pertama Indonesia Sukarno masih memiliki posisi yang kuat untuk menjadi ketua umum berikutnya.

Hal ini disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan awak media terkait apakah ketua umum PDIP selanjutnya masih dari garis keturunan Bung Karno.

Baca Juga:

PDIP Nilai Pertemuan Jokowi-SBY Tradisi Silaturahim Para Pemimpin

"Ini dari bacaan arus bawah yang saya lakukan sebagai Sekjen DPP PDIP yang menempatkan Ibu Mega pada suatu posisi yang di dalam sejarah partai itu memang menjadi pengikat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10), seperti dikutip Antara.

Sebab, partainya memerlukan figur yang kuat dan memiliki ikatan hingga kader tingkat bawah di masa transisi pemerintahan pada 2024 mendatang. Hasto pun meyakini kriteria tersebut masih dimiliki Megawati dan keluarga.

"Kalau arus bawah tadi yang kami tangkap itu menempatkan keluarga Bung Karno sebagai ideolog, Bung Karno sebagai proklamator, dan Bapak Bangsa, sehingga partai ID itu salah satu strong point-nya itu memang dari Bung Karno," jelasnya.

Baca Juga:

PDIP Luncurkan Program Beasiswa Megawati Fellowship

Sementara itu, ia menjelaskan partai berlambang banteng moncong putih itu masih fokus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Adapun pergantian ketua umum PDIP akan ditentukan pada Kongres yang baru akan digelar pada 2025.

"Setelah pemilu nanti partai akan melaksanakan Rakernas V dan kemudian Kongres baru akan dilaksanakan pada tahun 2025," kata Hasto.

Untuk diketahui, putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra mengusulkan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina. (*)

Baca Juga:

PDIP Sebut Reshuffle Kabinet Kurang Kondusif

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - 19 menit lalu
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan