Andika Pratama
MerahPutih.com - Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Partai Demokrat sebagai partai oposisi disebut-sebut akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai tak kondusif bila perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan saat ini.
"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10).
Pasalnya, kata Hasto, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dibuka mulai 19-25 Oktober 2023.
Menurut Hasto, momentum ini sebaiknya digunakan untuk mempercepat target program strategis yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi.
"Kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," tuturnya.
Lebih lanjut Hasto menilai reshuffle kabinet bisa saja dilakukan bila ada menteri yang tersangkut masalah hukum atau berhalangan tetap.
"Atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," ujarnya.
Meski begitu, politisi asal Yogyakarta ini menekankan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," pungkasnya. (Pon)
