Sekjen PDIP Anggap Isu Pemakzulan Jokowi Dipicu Faktor Sebab-Akibat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 17 Januari 2024
Sekjen PDIP Anggap Isu Pemakzulan Jokowi Dipicu Faktor Sebab-Akibat

Presiden Joko Widodo (kanan). (ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP turut angkat suara terkait ramainya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah kelompok masyarakat yang membuat situasi politik Indonesia terkini kian menghangat.

Saat ditanya awak media, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kalau Jokowi melakukan tugasnya dengan benar tentunya tidak akan muncul upaya pemakzulan seperti ini. Oleh karenanya, dia mengingatkan pentingnya seorang pemimpin menjalankan amanah rakyat.

“Yang penting bagi seorang pemimpin harus jalankan amanah rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1).

Baca Juga:

TKN Prabowo-Gibran Percaya Mahfud MD Bukan 'Brutus'

PDIP, kata Hasto, menganggap isu pemakzulan merupakan risiko politik. "Dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspons sebaik-baiknya,” tegas petinggi PDIP itu

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga mengingatkan pentingnya Pemilu 2024 agar berjalan adil, karena akan menjadi warisan dari Presiden Jokowi.

“Agar diharapkan Pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara," imbuh mantan aktivis PMKRI itu.

Lebih jauh, Hasto juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

“Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspon. Sekiranya tak direspon akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan,” tutur Hasto.

Karena itu, menurutnya masih ada waktu meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.

“Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

TKN Sebut Isu Pemakzulan Jokowi Sekadar Cari Perhatian

#Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan