Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sekda Ema Sumarna Dipilih Jadi Plh. Wali Kota Bandung

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 16 April 2023
Sekda Ema Sumarna Dipilih Jadi Plh. Wali Kota Bandung

Ridwan Kamil. (MP/Albi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yana terkena OTT KPK pada Jumat (14/5/2023) malam atas dugaan suap pengadaan kamera pegawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Walkot Bandung Yana Mulyana Tersangka

"Sebagai Gubernur saya sangat prihatin dan sebagai mantan Wali Kota Bandung yang dulu ngurusin Bandung begitu rupa saya sangat sedih, susah diceritakan perasaannya," ujar Ridwan Kamil ditemui usai Sidak Pasar Kosambi Bandung, (15/5/2023).

Sehari setelah peristiwa tersebut, Ridwan Kamil langsung mendatangi kantor Pemkot Bandung. Kedatangan orang nomor satu di Jabar itu untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandung tidak terganggu.

"Saya tadi ke sana (Pemkot Bandung) juga menitipkan dan memastikan agar pelayanan publik warga Bandung tidak terganggu," katanya.

Salah satunya yaitu terkait dengan pelayanan mudik Lebaran bagi warga Kota Bandung yang memerlukan koordinasi dari pemimpin.

Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil -- mengaku sudah mengarahkan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menjadi koordinator lapangan dalam program mudik tersebut.

"Sudah saya arahkan Sekda untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik Lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Tapi saya rasa tidak akan terganggu," ujar Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Wali Kota Bandung Yana Mulyana Dijadwalkan Lepas Mudik Gratis Sebelum OTT KPK

Sekda Ema Sumarna juga kemungkinan besar akan menjalankan fungsi harian Wali Kota Bandung untuk sementara selama proses pemeriksaan Yana Mulyana di KPK berlangsung.

Gubernur menyebut sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri yang mana sesuai aturan pejabat tertinggi pada birokrasi Pemkot Bandung akan menjadi Pelaksana Harian.

"Saya sudah konsultasi ke Pak Mendagri sementara sesuai aturan PLH - nya adalah Pak Sekda selaku posisi tertinggi di birokrasi," ungkapnya.

Gubernur berharap peristiwa OTT Wali Kota Bandung menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi pejabat yang tersandung kasus korupsi di Jabar.

"Saya berharap ini yang terakhir, ini doa tulus saya supaya masyarakat bisa fokus pada pembangunan," harap Ridwan Kamil.

Gubernur berpesan kepada para bupati/ wali kota agar selalu mengedepankan integritas. Tugas utama pemimpin hanyalah untuk melayani masyarakatnya.

"Saya titip kepada 27 kepala daerah di Jabar selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin adalah untuk melayani masyarakat bukan yang lain," tutup Ridwan Kamil. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Harapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana ke Advokat Muda Indonesia

#Gubernur Jawa Barat #Ott Kpk #KPK #Wali Kota #Bandung #Ridwan Kamil
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tetapkan Tersangka dalam OTT Lombok Barat, 8 Orang Masih Diperiksa
KPK menetapkan tersangka dalam OTT di Lombok Barat, NTB. Perkara telah naik ke tahap penyidikan dan delapan orang masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - 21 menit lalu
KPK Tetapkan Tersangka dalam OTT Lombok Barat, 8 Orang Masih Diperiksa
Indonesia
KPK Bocor Alus Modus OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Proyek, Lengkapnya Tunggu Konpres
KPK resmi menaikkan status OTT Lombok Barat ke tahap penyidikan. Nama tersangka masih disimpan, delapan orang diperiksa termasuk Bupati Ahmad Zaini.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Bocor Alus Modus OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Proyek, Lengkapnya Tunggu Konpres
Indonesia
Tok! Status OTT Lombok Barat Naik Penyidikan, Nama Tersangka Masih Disimpan Rapat KPK
KPK resmi menaikkan status OTT Lombok Barat ke tahap penyidikan. Nama tersangka masih disimpan, delapan orang diperiksa termasuk Bupati Ahmad Zaini.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
Tok! Status OTT Lombok Barat Naik Penyidikan, Nama Tersangka Masih Disimpan Rapat KPK
Indonesia
OTT Bupati Lombok Barat: Belasan Orang Dilepas, 8 Diperiksa KPK
KPK periksa 8 orang termasuk Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini dalam OTT. 11 orang dilepas, ruang kerja bupati disegel, uang ratusan juta disita.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
OTT Bupati Lombok Barat: Belasan Orang Dilepas, 8 Diperiksa KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Bungkam Saat Tiba di Gedung KPK
Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta pihak swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Bungkam Saat Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Hotman Paris Konpres di Kejagung, Eks Penyidik KPK Duga Ada Keterlibatan Loyalis Febrie
Peristiwa itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Hotman Paris Konpres di Kejagung, Eks Penyidik KPK Duga Ada Keterlibatan Loyalis Febrie
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan dokumen dalam OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Sebanyak 19 orang diamankan, tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Indonesia
KPK OTT Bupati Lombok Barat
Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan sejumlah pihak lainnya. 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
KPK OTT Bupati Lombok Barat
ShowBiz
Tanpa Penjagaan Ketat, Showcase Dongker di Bawah Pasupati Berlangsung Tertib Berkat Semangat Kolektif Penonton
Buku layak baca atau beras sebagai syarat untuk memasuki area acara Showcase "Melankolia di Kolong" yang digelar Dongker di bawah kolong Jembatan Layang Pasupati,
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
Tanpa Penjagaan Ketat, Showcase Dongker di Bawah Pasupati Berlangsung Tertib Berkat Semangat Kolektif Penonton
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Bagikan