Bukan Pilkada yang Salah, Praswad Nugraha Sebut Politik Uang Biang Korupsi Kepala Daerah

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
Bukan Pilkada yang Salah, Praswad Nugraha Sebut Politik Uang Biang Korupsi Kepala Daerah

KPK Resmi Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Korupsi Gratifikasi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sepanjang tahun ini dinilai tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan sistem demokrasi.

Pakar antikorupsi Praswad Nugraha menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan demokrasi seharusnya dapat berjalan beriringan, sehingga tingginya jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi tidak menjadi dasar untuk mengubah mekanisme demokrasi, termasuk sistem pemilihan kepala daerah.

"Tingginya jumlah OTT kepala daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk membenturkan demokrasi dengan pemberantasan korupsi," kata Praswad dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Ketua IM57+ Institute Periode 2021–2024 itu menilai upaya perbaikan seharusnya difokuskan pada pembenahan tata kelola politik serta penguatan integritas penyelenggara negara, bukan dengan membatasi ruang demokrasi.

Sebagai contoh, Praswad menyebut sejumlah negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark yang dinilai mampu menjaga kualitas demokrasi sekaligus memiliki tingkat korupsi yang rendah.

Baca juga:

KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal

Politik uang disebut menjadi akar persoalan

Selain persoalan demokrasi, Praswad menilai praktik politik uang masih menjadi akar utama korupsi kepala daerah.

Menurutnya, tingginya biaya politik tidak semata-mata berasal dari kebutuhan kampanye resmi, melainkan dipicu oleh praktik money politics yang bersifat ilegal.

Money politics menjadi faktor utama yang mendorong tingginya biaya politik dan pada akhirnya memicu korupsi,

Pakar antikorupsi, Praswad Nugraha.

Akibat praktik tersebut, lanjut Praswad, pejabat yang terpilih kerap terdorong mencari cara untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.

Baca juga:

Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi

Praswad juga menyoroti tata kelola pendanaan politik yang hingga kini masih menyisakan banyak kebutuhan nonbudgeter.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang munculnya sumber pembiayaan di luar mekanisme resmi dan akuntabel.

"Dalam praktiknya, kebutuhan pendanaan nonbudgeter ini dapat memicu berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk pencarian dana secara tidak sah maupun pemberian kepada pihak-pihak tertentu," katanya.

Karena itu, ia mendorong reformasi tata kelola pendanaan politik agar seluruh kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum.

Reformasi politik dinilai menjadi solusi jangka panjang

Praswad berharap reformasi tata kelola pendanaan politik menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencegah korupsi kepala daerah.

Menurutnya, penguatan integritas politik, pemberantasan politik uang, dan reformasi pendanaan politik merupakan kunci untuk memutus mata rantai korupsi tanpa harus mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. (Pon)

#Praswad Nugraha #Korupsi Kepala Daerah #Ott Kpk
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Indonesia
Resmi Jabat Plt Bupati Klaten, Mahanni Pastikan Program OPD Pemkab Klaten Tetap Jalan
Plt Bupati Klaten Mahanni mengatakan apa pun yang terjadi di Pemkab Klaten semua harus tetap jalan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
Resmi Jabat Plt Bupati Klaten, Mahanni Pastikan Program OPD Pemkab Klaten Tetap Jalan
Indonesia
OTT KPK Bupati Klaten, Rumah Dinas Hamenang Dipenuhi Karangan Bunga
Karangan bunga tersebut berisikan dukungan moral dan doa atas kebaikan Hamenang selama hampir 2 tahun lebih memimpin Kabupaten Klaten.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
OTT KPK Bupati Klaten, Rumah Dinas Hamenang Dipenuhi Karangan Bunga
Indonesia
Fakta Baru OTT Klaten: Tong Biru Penuh Duit Disembunyikan di Rumah Adik Bupati Hamenang
KPK temukan tong biru berisi uang Rp934 juta di rumah adik Bupati Klaten Hamenang. Total barang bukti OTT capai Rp1,2 Miliar! Simak berita selengkapnya.
Wisnu Cipto - Minggu, 18 Oktober 2026
Fakta Baru OTT Klaten: Tong Biru Penuh Duit Disembunyikan di Rumah Adik Bupati Hamenang
Bagikan