Sejuta Personel Gabungan Bakal Diterjunkan Amankan Pilkada Serentak 2018

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 14 Maret 2018
Sejuta Personel Gabungan Bakal Diterjunkan Amankan Pilkada Serentak 2018

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan, satu juta personel gabungan, dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Linmas, bakal diterjunkan untuk ikut mengamankan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Jumlah pasukan yang kita libatkan untuk Pilkada serentak sebanyak 1.107.310 personel. Polri 184.013 personel. TNI 99.559 personel. Linmas 823.738," kata , dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). (Baca juga: Di Pilkada Serentak Tahun 2018, Jawa Tengah yang Paling Seru)

Tito menjelaskan, teknis pengamanan Pilkada serentak 2018 akan dibagi menjadi tiga ring. Menurut dia, kepolisian membagi pengamanan berdasarkan tingkat kerawanan.
di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Nanti seperti biasa ada pembagian, ring satu, ring dua dan tiga. TPS yang kita anggap aman, rawan, dan sangat aman," jelas Tito. (Baca juga: Terlalu Banyak Kejutan di Pilkada 2018 Jawa Barat)

Menurut Tito, jika terjadi keadaan darurat di suatu daerah, Polri dan TNI telah menyiapkan personil khusus yang siap diterjunkan. Untuk itu, Polri telah menyiapkan sebanyak 41.333 personel.

"Kita persiapkan pasukan stand by baik dari Polri dan TNI. Polri kita siapkan Brimob, 41.333 personel. TNI juga persiapkan. Kita juga sudah latihan bersama," tuturnya.

Tito mengungkapkan, di Pilkada 2018 terdapat 13 daerah dengan calon tunggal. Untuk daerah tersebut, Polri akan melonggarkan pengamanan lantaran calon tunggal membuat situasi politik relatif aman.

"Petugas akan kita kerahkan ke daerah yang kita anggap rawan. Dengan kekuatan ini kami merasa confident. Crossing antar partai, isu agama tidak muncul, isu agama tidak muncul," ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, dana pengamanan Pilkada akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

"Sudah dipenuhi sebanyak 64,61 persen. Sedangkan Mabes Polri memiliki dana kontigensi. Yang jumlahnya sekitar 300 mikiar. Yang bisa kita gunakan untuk keadaan tertentu. Maka kita bisa bergerak dengan cepat. Dengan sistem back up antar wilayah. Kalau kurang akan ditambah dari Mabes Polri dan satuan TNI," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait di: Sukseskan Pemilu Serentak, Mendagri Siap Tindak Tegas Pelanggaran Kampanye

#Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri soroti masih banyak daerah yang mengalokasikan anggaran besar untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Mendagri mengingatkan agar pemda tidak mudah pesimis menghadapi kebijakan efisiensi fiskal ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Mendagri Tito Tiba di Istana, Pastikan Ada Pelantikan Menko Polkam Baru
Menteri Tito memastikan akan ada pelantikan Menko Polkam oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Mendagri Tito Tiba di Istana, Pastikan Ada Pelantikan Menko Polkam Baru
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Bagikan