Sejuta Personel Gabungan Bakal Diterjunkan Amankan Pilkada Serentak 2018

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 14 Maret 2018
Sejuta Personel Gabungan Bakal Diterjunkan Amankan Pilkada Serentak 2018

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan, satu juta personel gabungan, dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Linmas, bakal diterjunkan untuk ikut mengamankan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Jumlah pasukan yang kita libatkan untuk Pilkada serentak sebanyak 1.107.310 personel. Polri 184.013 personel. TNI 99.559 personel. Linmas 823.738," kata , dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). (Baca juga: Di Pilkada Serentak Tahun 2018, Jawa Tengah yang Paling Seru)

Tito menjelaskan, teknis pengamanan Pilkada serentak 2018 akan dibagi menjadi tiga ring. Menurut dia, kepolisian membagi pengamanan berdasarkan tingkat kerawanan.
di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Nanti seperti biasa ada pembagian, ring satu, ring dua dan tiga. TPS yang kita anggap aman, rawan, dan sangat aman," jelas Tito. (Baca juga: Terlalu Banyak Kejutan di Pilkada 2018 Jawa Barat)

Menurut Tito, jika terjadi keadaan darurat di suatu daerah, Polri dan TNI telah menyiapkan personil khusus yang siap diterjunkan. Untuk itu, Polri telah menyiapkan sebanyak 41.333 personel.

"Kita persiapkan pasukan stand by baik dari Polri dan TNI. Polri kita siapkan Brimob, 41.333 personel. TNI juga persiapkan. Kita juga sudah latihan bersama," tuturnya.

Tito mengungkapkan, di Pilkada 2018 terdapat 13 daerah dengan calon tunggal. Untuk daerah tersebut, Polri akan melonggarkan pengamanan lantaran calon tunggal membuat situasi politik relatif aman.

"Petugas akan kita kerahkan ke daerah yang kita anggap rawan. Dengan kekuatan ini kami merasa confident. Crossing antar partai, isu agama tidak muncul, isu agama tidak muncul," ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, dana pengamanan Pilkada akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

"Sudah dipenuhi sebanyak 64,61 persen. Sedangkan Mabes Polri memiliki dana kontigensi. Yang jumlahnya sekitar 300 mikiar. Yang bisa kita gunakan untuk keadaan tertentu. Maka kita bisa bergerak dengan cepat. Dengan sistem back up antar wilayah. Kalau kurang akan ditambah dari Mabes Polri dan satuan TNI," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait di: Sukseskan Pemilu Serentak, Mendagri Siap Tindak Tegas Pelanggaran Kampanye

#Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Bagikan