Frengky Aruan
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut potensi kerawanan logistik yang akan terjadi pada Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mencontohkan dalam pengadaan logistik.
Dia menyebut, jumlah pengadaan logistik yang tidak sesuai dengan peraturan.
“Beberapa contohnya seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan,” kata Bagja di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Kamis (27/6).
Dia menuturkan, ada juga pengiriman logistik tidak tepat waktu dan jumlah. “Bahkan ada logistik rusak saat pengiriman," jelas dia.
Dari kondisi geografis, Bagja melihat jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah menjadi rintangan. “Lalu, daerah berbukit dan pegunungan bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik,” ungkap Bagja.
Baca juga:
Pengamat Sebut Pilkada 2024 Pesta Kaum Nepotis, Probansos, dan Politik Uang
Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan kerap kali dalam kondisi geografis logistik salah kirim atau tujuan. Faktor ini bisa memicu dampak yang berbahaya.
"Bisa memicu chaos (kekacauan) atau masalah di daerah," terang Bagja.
Bagja mengingatkan daerah-daerah kepulauan berpotensi mengalami kesulitan dalam distribusi logistik. Sebab gelombang laut yang tinggi pada akhir tahun sehingga penyelenggara yang mendistribusikan perlu berhati-hati dan bisa meminta bantuan kepada TNI/Polri yang memiliki kapal-kapal besar.
“Kami punya pengalaman, pakai kapal kayu hancur diterjang badai," jelas Bagja.
Untuk mencegah persoalan ini terjadi, Bagja berharap adanya sinergitas bersama stakeholder bisa menekan kerawanan yang telah ia sampaikan.
Baca juga:
PKB Anggap PKS Blunder Tutup Pintu Koalisi di Pilkada Jakarta
"Kami harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya Pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik,” tutup Bagja.
Sekadar informasi, serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi. Pemilihan akan berlangsung 508 kabupaten/kota se Indonesia. (Knu)
