Pemilu 2019

Sejumlah Nama Top Nyeberang Jadi Bacaleg PAN, Siapa Saja Mereka?

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 18 Juli 2018
Sejumlah Nama Top Nyeberang Jadi Bacaleg PAN, Siapa Saja Mereka?

Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kantor KPU RI Jakarta (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan 575 nama Bacaleg yang akan ikut pemilihan legislatif 2019 ke KPU RI, Selasa (17/7).

Dari sejumlah nama yang didaftarkan terselip tokoh parpol lain yang menyeberang ke partai berlambang matahari itu.

"Ada pak Lulung (Abraham Lunggana), Syarifudin Sudding," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa (17/7).

Selain itu, nama sejumlah artis dan seniman juga masuk dalam daftar Caleg PAN, diantaranya Eko Patrio, Primus, Denada dan Deddy Miing.

"Raffi Ahmad masih sekedar penggemar dan simpatisan," kata dia saat ditanya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Berderetnya nama-nama figur populer di mata masyarakat membuat PAN sendiri menargetkan penambahan kursi di DPR RI.

"Kami targetkan ada penambahan kursi, sekitar 12 persen lah atau 60 kursi," pungkasnya.

Selain menyerahkan caleg ke KPU, PAN juga telah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk melakukan koalisi pada Pilpres 2019 nanti. Salah satu bentuk koalisi tersebut dibuktikan dengan menyusun rancangan kabinet.

Sebagaimana dilansir Antara, Koalisi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menyatakan mengambil langkah maju untuk menyusun rancangan kabinet sejak dini yang fokus pada pembenahan ekonomi.

"Ya, kami menyiapkan rancangannya sejak sekarang. Kami ingin kabinet bukan sekadar akomodasi kepentingan," ujar Juru Bicara Tim Pemenangan Partai Gerindra Anggawira dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya dalam keterangan tertulis yang dikirimkan Partai Gerindra, disebutkan bahwa koalisi Gerindra, PKS dan PAN telah menyepakati memberikan tiket calon Presiden kepada Prabowo Subianto.

Logo Partai Gerindra
Logo Partai Gerindra (Twitter @Gerindra)

Dalam keterangan itu disebutkan bahwa Gerindra, PKS dan PAN akan mendiskusikan calon Wakil Presiden Prabowo pada pertemuan berikutnya termasuk mengenai rancangan kabinet.

Anggawira menekankan kabinet yang diinginkan koalisi Gerindra, PKS dan PAN adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang yang mampu dan kompeten.

"Penting kabinet diisi oleh orang-orang yang mampu dan kompeten sesuai dengan fokus program ekonomi yang selama ini makin amburadul," kata dia.

Anggawira optimistis Prabowo akan mendapatkan amanah rakyat untuk memimpin Indonesia pada periode mendatang.

Ia menyebutkan survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) elektabilitas Jokowi dibawah 50 persen. Sementara kampanye dengan hastag #2019gantipresiden semakin disukai sebanyak 60,5 persen.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pengamat Hukum Internasional Kritik IUPK PT Freeport Dianggap Tidak Wajar

#Pemilu 2019 #Pendaftaran Caleg 2019 #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan