Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Oktober 2022
Sebelum Putusan Capres dari Ketum Keluar, Kader PDIP Dilarang Bikin Gerakan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/ Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP mulai melakukan proses pembekalan terhadap kader baru yang berjumlah 198.354 orang. Termasuk, beberapa orang berlatar belakang purnawirawan jenderal TNI-Polri yang menjadi peserta gelombang I.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, seluruh kader PDI Perjuangan (PDIP) agar disiplin terkait Pilpres 2024. Termasuk bagi para anggota baru PDIP, yang mulai hari ini mulai melakukan proses pembekalan.

Baca Juga:

KIB Berkumpul di Makassar Awal November, Ajak PDIP Bergabung

"Terkait dengan pilpres 2024 sangat jelas semuanya ada tahapan. Semuanya sudah ada mekanismenya. Jadi kita ikuti tahapan-tahapan tersebut dengan penuh kedisiplinan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan pembekalan kader baru PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (30/10).

Hasto menegaskan, terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres partai berlambang moncong putih itu.

"Kongres telah memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum," ujar Hasto.

Hasto meminta kader PDIP agar tak membuat gerakan tambahan kecuali bergerak turun ke bawah membantu perekonomian rakyat di tengah situasi ancaman global saat ini.

"Seluruh anggota dan kader partai tidak boleh membuat suatu gerakan, gerakan tambahan, kecuali gerakan tunggal, bergerak membantu perekonomian rakyat agar secepatnya bisa pulih dari krisis akibat Pandemi COVID-19," imbuhnya.

Hasto menuturkan, pihaknya menginstruksikan kepada kader PDIP agar terus melakukan konsolidasi bersama masyarakat. Hal itu sebagai langkah persiapan menunggu instruksi Megawati soal Pilpres 2024.

"Itu yang kita lakukan dan konsolidasi harus kita lakukan terus menerus sehingga ketika perintah dari Ibu Ketua Umum itu nanti turun, seluruh jajaran partai sudah siap bergerak memenangkan calon presiden, calon wakil presiden yang ditetapkan oleh ketua umum kita," katanya. (Pon)

Baca Juga:

FX Rudy Bacakan Isi Surat Sanksi dari DPP PDIP: Diminta tidak Lagi Bicara soal Capres

#Pemilu #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan