Sebagian Duit Suap Pejabat DJKA Kemenhub Dipakai untuk THR

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga enam pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima suap dengan total Rp 14,5 miliar.

Uang suap yang diterima enam anak buah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi itu diduga terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, sebagian uang hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya (THR).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Pejabat DJKA Kemenhub Tersangka Suap

"Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Tanak dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4) dini hari.

Keenam pejabat DJKA Kemenhub itu yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng), Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; dan PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat.

Mereka diduga menerima suap dari Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; serta Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Baca Juga:

Pejabat Dishub DKI Diperiksa KPK Buntut Istri Pamer Harta

Tanak menjelaskan, Harno, Bernard, Putu, Affandi, Fadliansyah, dan Synto diduga menerima suap dari Dion, Hikmat, Yoseph dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api.

Di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan.

Kemudian empat proyek konstruksi jalur kereta api; dua proyek supervisi di Cianjur, Jawa Barat dan proyek perbaikan perlintasan Jawa-Sumatera.

Dalam sejumlah proyek itu, keenam pejabat DJKA Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek.

"Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender," kata Tanak. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah dari OTT Pejabat DJKA Jateng