Saran Fraksi PKS untuk Pemerintah Hadapi Omicron

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengingatkan daya tular COVID-19 varian Omicron sangat cepat sehingga pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah kembali membatasi akses masuk internasional terhadap sejumlah negara yang kasus Omicron-nya tinggi.

"Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (21/1).

Baca Juga:

Omicron Tembus 1000 Kasus, Jakarta Tarik Rem Darurat?

Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan, sampai saat ini sudah ada 882 kasus Omicron di Indonesia.

Netty berharap, pemerintah tegas dalam menerapkan karantina untuk WNA dan WNI yang datang dari luar negeri. Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini juga meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan karantina, mulai dari penerapan prokes hingga fasilitas untuk karantina bagi WNA dan WNI.

"Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli. Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi Omicron," tegas dia.

Pemerintah, kata Netty, juga harus mempercepat capaian 70 persen target vaksinasi primer yang wajib dituntaskan sebagai bentuk pelindungan bagi rakyat. Pasalnya, saat ini cakupan vaksin primer dosis lengkap 1 dan 2 baru sekitar 50 persen dan vaksin untuk lansia pun masih di bawah target.

"Vaksin primer ini menjadi kewajiban bagi pemerintah sebelum menyelenggarakan vaksin booster. Pemerintah juga harus memasifkan tes acak di masyarakat. Testing, tracing dan treatment merupakan satu paket dalam menghadapi Omicron," ujarnya.

Baca Juga:

Puncak Omicron di Depan Mata, Warga hingga Pemerintah Daerah Diminta Bersiap

Netty melanjutkan, pemerintah melalui Kemenkes juga harus menyiapkan regulasi dan juklak vaksin booster agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat daerah dan faskes memulai program tersebut.

"Skema booster seperti homolog dan heterolog harus tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Presiden sudah menyebutkan bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat," tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR ini juga berharap, pemerintah dapat memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan policy marketing dalam setiap kebijakan penanganan pandemi.

"Satgas penanganan COVID-19 di bawah BNPB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama dalam mengampanyekan protokol kesehatan yang saat ini mulai kendor," ujarnya.

Menurut politikus Partai Dakwah ini, pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif mencegat penularan wabah di titik hulu.

Ia juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan seluruh sistem, kapasitas, dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T; testing, tracing, dan treatment yang benar.

"Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazard pada setiap kebijakan/regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Penanganan di 6 Negara Kasus Tertinggi Omicron Jadi Pembelajaran Indonesia