Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang enggan mengikuti program vaksinasi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan strategi itu telah diterapkan oleh beberapa daerah dalam mendukung percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN.
Baca Juga:
Arahan Lengkap Jokowi Saat Pimpin Ratas Evaluasi PPKM
"Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (24/12).
Tito menegaskan bahwa tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan. Hal itu berbeda dengan gaji.
Tito Karnavian mengatakan bila bawahannya berkinerja baik, maka pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Namun, bila bawahannya berkinerja buruk, maka tunjangan kinerjanya dapat dipotong.
Baca Juga:
PPKM Level 3 Libur Nataru Bikin Target Retribusi Pariwisata Gunung Kidul Merosot
"Kalau sudah divaksinasi baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik," kata Mendagri.
Ia menyarankan pendekatan pertama kepada ASN yang enggan divaksin terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Namun, bila yang bersangkutan bergeming, maka strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.
Mendagri menjelaskan vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir 2021.
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR Dukung Jadwal Pemilu dari KPU
Meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, lanjut Mendagri, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.
"Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa, untuk memproteksi masyarakat di daerah masing-masing," ujar Mendagri. (Knu)
