Pilpres 2019

Sandiaga Siap Klarifikasi ke Bawaslu Terkait Dugaan Mahar Politik Rp1 Triliun

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Agustus 2018
Sandiaga Siap Klarifikasi ke Bawaslu Terkait Dugaan Mahar Politik Rp1 Triliun

Sandiaga Uno didampingi Mardani Ali Sera saat peluncuran buku #2019GantiPresiden di Menteng, Jakarta Pusat (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Calon wakil presiden, Sandiaga Uno menyerahkan sepenuhnya proses yang sedang dijalankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ter‎hadap pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief.

Sandiaga menegaskan siap hadir jika nanti diminta oleh Bawaslu untuk memberikan klarifikasi secara langsung atas tudingan Andi Arief terkait dugaan mahar sebesar Rp1 triliun untuk Partai Keadilan Sejehtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Saya akan hadir. Saya akan siap memberikan klarifikasi," kata Sandi saat menghadiri peluncuran buku #2019GantiPresiden yang ditulis Mardani Ali Sera di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8).

Menurut Sandiaga, kesiapannya hadir di Bawalu lantaran dirinya bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin mewujudkan demokrasi yang transparan, serta bebas dari intrik negatif.

"(Kita ingin wujudkan) demokrasi yang betul-betul memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Kita. Karena kalau kita tidak bisa menghasilkan demokrasi yang tidak bisa dipercaya, rakyat akan semakin tidak connect dengan proses politik kita," tandas Sandiaga.

Sandiaga Uno
Sandiaga Uno di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu (MP/Gomes Roberto)

Sebelumnya, Andi Arief mengklaim mempunyai data akurat mengenai dugaan 'mahar' Rp500 miliar yang disiapkan Wakil Gubernur nonaktif DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk PAN dan PKS.

Uang itu disebut sebagai imbal balik agar Sandiaga, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

"Benar, saya dengar dan bisa dicek dalam karir politik saya, bahwa saya tidak pernah bohong dan data saya selalu akurat," kata Andi usai rapat di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sandiaga akhirnya dipilih menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Baik, PAN dan PKS telah membantah mengenai isu mahar yang dilontarkan Andi. PAN dan PKS menuntut Andi minta maaf soal isu mahar tersebut.

Kemudian, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan dugaan mahar politik itu ke pihak Bawaslu dan langsung diproses. Bawaslu juga sudah sempat memanggil Andi Arief untuk dimintai keterangannya. Namun anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak hadir, dengan alasan belum menerima surat pemanggilan.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pemuda Pancasila Ancam Usir Neno Warisman Cs dari Pekanbaru

#Mahar Politik #Sandiaga Uno #Pilpres 2019 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan