Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan meluncurkan Gerakan Pilah Sampah Nasional. Langkah konkret ini dinilai mendesak demi mencegah persoalan sampah yang kini menjadi bom waktu bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Kami meminta pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (18/5).
Dia menegaskan tata kelola sampah di Indonesia tidak bisa lagi diselesaikan dengan metode konvensional. Pasalnya, volume pembuangan terus melonjak drastis akibat kegagalan memilah sampah sejak dari sumbernya. "Di lain sisi, kita masih belum mempunyai skema pengelolaan sampah yang bisa secara cepat mengubah limbah menjadi hal bermanfaat seperti energi, pupuk, atau hal bermanfaat lainnya,” ujarnya.
Menurut Ratna, akar masalah sampah ini terletak pada kebiasaan mencampur semua jenis sampah. Padahal, jika dipisahkan sejak awal berdasarkan kategori organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu, sebagian besar sampah tersebut masih memiliki nilai guna dan dapat didaur ulang.
Baca juga:
Gerakan Pilah Sampah dari Rumah Jadi Upaya Bersama Kurangi Sampah Jakarta
“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” lanjutnya.
Politikus PKB ini menilai regulasi pengelolaan sampah wajib dirombak total dari hulu ke hilir. Edukasi dan pemilahan massal harus dimulai dari skala terkecil seperti rumah tangga, sekolah, pasar, hingga kawasan industri, yang kemudian disokong infrastruktur pengangkutan dan daur ulang yang memadai.
Ia juga menyoroti perlunya pemerintah membangkitkan kembali semangat gerakan 3R (reduce, reuse, recycle) yang sempat masif digelorakan pada medio 2012. Ratna berharap program edukasi ini dihidupkan lagi lewat jalur formal maupun nonformal.
“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional, termasuk memasukkan edukasi pilah sampah di lembaga pendidikan dasar,” tegas Ratna.
Sebagai contoh konkret, Ratna mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menggalakkan kebijakan pemilahan sampah di tingkat warga. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi di lapangan sudah masuk fase darurat.
Ia menunjuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebagai alarm keras bagi tata kelola limbah nasional. Dengan pasokan sampah Jakarta yang menembus angka 9.000 ton per hari, kapasitas penampungan Bantargebang kini sudah berada di titik kritis. Jika dibiarkan, ancaman pencemaran udara, polusi air lindi, dan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi akan menjadi bencana nyata.
“Jangan sampai persoalan seperti di Bantargebang terus berulang. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola sampah. Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Gubernur Pramono bakal Evaluasi Program Pilah Sampah Dua Minggu Sekali
