Sambut HUT ke 74 Kemenkumham, Imigrasi Gelar Pelayanan Paspor di Mall

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 27 Oktober 2019
Sambut HUT ke 74 Kemenkumham, Imigrasi Gelar Pelayanan Paspor di Mall

Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan Pelayanan Paspor Simpatik di Lippo Mal Plaza Semanggi dan Lippo Mal Cikarang (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke 74 Kementerian Hukum dan HAM RI atau biasa disebut Hari Dharma Karyadhika (HDKD), Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan Pelayanan Paspor Simpatik di Lippo Mal Plaza Semanggi dan Lippo Mal Cikarang pada Sabtu-Minggu (26-27/10).

Kepala Subbag Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando mengatakan bahwa Ditjen Imigrasi membuka kuota sebanyak 1.260 pemohon paspor.

Baca Juga:

Ancaman Pemakzulan karena Jokowi Keluarkan Perppu Dinilai Tak Nyambung

"Untuk melayani masyarakat yang telah mendaftar antrean melalui Aplikasi Layanan Paspor Online, disediakan booth pelayanan paspor sebanyak 10 buah di Plaza Semanggi dan 6 booth di Lippo Cikarang," kata Sam dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Sebanyak 50 orang petugas imigrasi yang berasal dari kantor Imigrasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat disiagakan untuk melayani para pemohon paspor.

"Masyarakat yang telah mendapatkan antrean bisa langsung datang ke venue acara mulai dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore," ujar Sam.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan Pelayanan Paspor Simpatik di Lippo Mal Plaza Semanggi dan Lippo Mal Cikarang (ist)

Proses wawancara dan pengambilan data biometrik (sidik jari dan foto) akan dilakukan di booth yang telah disediakan di kedua mal tersebut. Pelayanan paspor simpatik akan melayani permohonan paspor baru dan penggantian karena habis masa berlakunya.

"Pemohon bisa meminta paspor biasa atau paspor elektronik sesuai keinginan," imbuhnya.

Untuk pembayaran paspor, kata Sam, dilakukan setelah pemohon paspor selesai melakukan pengambilan data biometrik. "Pembayaran bisa dilakukan secara cashless di konter BNI yang tersedia di lokasi acara," ujar dia.

Baca Juga:

Soal Perppu KPK, YLBHI: Jokowi Berpihak Ke Rakyat atau Parpol?

Sam melanjutkan pengiriman paspor dilakukan melalui jasa PT POS Indonesia. Untuk menyukseskan pelayanan paspor simpatik HDKD 2019, Ditjen Imigrasi sengaja menggandeng BNI 1946 dan Lippo Group.

"Pelayanan dilakukan di mal yang berada di pusat kota untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian dengan para pengunjung yang menghabiskan waktu akhir pekan di mal," pungkasnya. (Pon)

#Kemenkumham
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Regulasi baru tersebut menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024 yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Indonesia
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
KBLI 2025 ini juga memberikan dua skema kemudahan, yaitu kebijakan konversi otomatis juga penyesuaian manual.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
Indonesia
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, proses penyusunan aturan pelaksana KUHAP baru mencapai 80 persen.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Indonesia
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Polisi memiliki tugas sebagai penyidik utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 Februari 2025
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Indonesia
Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Menkumham, Supratman Andi Agtas melantik Irjen Pol Nico Afinta sebagai Sekjen Kemenkumham yang baru.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 September 2024
 Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Bagikan