Salah Satu Kontraktor Pasrah Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Januari 2020
 Salah Satu Kontraktor Pasrah Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan

Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Direkrut Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh mengaku pasrah menerima kenyataan proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang tengah dikerjakan dihentikan sementera oleh Pemprov DKI.

"Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti, sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa ya kami tunggu," kata Muhudin saat dihubungi wartawan, Rabu (29/1).

Baca Juga:

PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

Muhidin pun belum mengetahui sampai kapan proyek revitalisasi lokasi bersejarah itu akan dihentikan dan hanya bisa menunggu keputusan dari Pemprov DKI.

"Sampai kapan belum, cuman berhenti sementara. Kelanjutan kami belum tahu," papar dia.

Kontraktor pasrah proyek revitalisasi Monas dihentikan
Proyek revitalisasi Monas tuai kontroversi karna dinilai merusak kawasan bersejarah tersebut (MP/Asropih)

Muhidin mengtakan, pihaknya belum menghitung berapa kerugian akibat penghentian sementara proyek revitalisasi ini yang sudah mencapai 88 persen pengerjaannya.

Namun, ia membuka peluang untuk mempercepat pengerjaan ketika sudah dizinkan kembali demi mengejar ketertinggalan akibat penyetopan itu.

"Tapi itu nanti. Sementara ini kita menunggu apa yg akan kita lakukan, kita tunggu," jelasnya.

Menurut Muhidin, seharusnya proyek renovasi Monas selesai dikerjakan sekitar tanggal 15 Februari 2020. Namun, meski ditunda ia yakin pengerjaannya tidak molor sampai Maret.

"Kan sudah sekian persen, akselerasinya bisa kalau memang kita mulai lagi tetapi kita belum tahu mulainya kapan," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD DKI sepakat menghentikan revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pernyataan itu dilontarkan Eksekutif dan Legislatif saat mengecek pekerjaan renovasi tempat bersejarah itu.

Sekda DKI Saefullah mengatakan, renovasi Monas dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Baca Juga:

Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin

"Malam ini hentikan, besok istirahat dulu. Sambil nanti dapat rekomendasi Mensesneg. Habis itu kita kerjakan," kata Saefullah di Monas.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mendesak revitalisasi Monas ini harus dihentikan. Menurutnya wajib ada rekomendasi dari Mensesneg sebagai ketua Komisi Pengarah.

"Jadi rekomendasi kami, tolong revitalisasi dihentikan. Mulai besok, menunggu Kementerian Sekretariat Negara, itu aja," tandas Prasetyo.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara

#Monas #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Silang Monas
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Tak Pandang Bulu, Pramono Tegaskan Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa Monas terbuka untuk menggelar semua acara keagamaan.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Tak Pandang Bulu, Pramono Tegaskan Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan