Salah Satu Kontraktor Pasrah Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Januari 2020
 Salah Satu Kontraktor Pasrah Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan

Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direkrut Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh mengaku pasrah menerima kenyataan proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang tengah dikerjakan dihentikan sementera oleh Pemprov DKI.

"Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti, sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa ya kami tunggu," kata Muhudin saat dihubungi wartawan, Rabu (29/1).

Baca Juga:

PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

Muhidin pun belum mengetahui sampai kapan proyek revitalisasi lokasi bersejarah itu akan dihentikan dan hanya bisa menunggu keputusan dari Pemprov DKI.

"Sampai kapan belum, cuman berhenti sementara. Kelanjutan kami belum tahu," papar dia.

Kontraktor pasrah proyek revitalisasi Monas dihentikan
Proyek revitalisasi Monas tuai kontroversi karna dinilai merusak kawasan bersejarah tersebut (MP/Asropih)

Muhidin mengtakan, pihaknya belum menghitung berapa kerugian akibat penghentian sementara proyek revitalisasi ini yang sudah mencapai 88 persen pengerjaannya.

Namun, ia membuka peluang untuk mempercepat pengerjaan ketika sudah dizinkan kembali demi mengejar ketertinggalan akibat penyetopan itu.

"Tapi itu nanti. Sementara ini kita menunggu apa yg akan kita lakukan, kita tunggu," jelasnya.

Menurut Muhidin, seharusnya proyek renovasi Monas selesai dikerjakan sekitar tanggal 15 Februari 2020. Namun, meski ditunda ia yakin pengerjaannya tidak molor sampai Maret.

"Kan sudah sekian persen, akselerasinya bisa kalau memang kita mulai lagi tetapi kita belum tahu mulainya kapan," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD DKI sepakat menghentikan revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pernyataan itu dilontarkan Eksekutif dan Legislatif saat mengecek pekerjaan renovasi tempat bersejarah itu.

Sekda DKI Saefullah mengatakan, renovasi Monas dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Baca Juga:

Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin

"Malam ini hentikan, besok istirahat dulu. Sambil nanti dapat rekomendasi Mensesneg. Habis itu kita kerjakan," kata Saefullah di Monas.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mendesak revitalisasi Monas ini harus dihentikan. Menurutnya wajib ada rekomendasi dari Mensesneg sebagai ketua Komisi Pengarah.

"Jadi rekomendasi kami, tolong revitalisasi dihentikan. Mulai besok, menunggu Kementerian Sekretariat Negara, itu aja," tandas Prasetyo.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara

#Monas #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Silang Monas
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Bagikan