Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara
Sekda DKI Saefullah bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Kawasan Monas, Selasa (28/1) (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Jajaran Pemprov DKI yang dikomandoi Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah bersama anggota DPRD DKI Jakarta mengecek langsung revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (28/1) sore.
Tinjauan bersama itu ingin mengetahui sejauh mana pekerjaan proyek renovasi lokasi cagar budaya tersebut.
Baca Juga:
Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin
Nampaknya eksekutif dan legislatif DKI sepakat untuk menghentikan sementaran pengerjaan revitalisasi Monas.
Sekda Saefullah mengatakan, revitalisasi Monas dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
"Malam ini hentikan, besok istirahat dulu. Sambil nanti dapat rekomendasi Mensesneg. Habis itu kita kerjakan," kata Saefullah di Monas.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mendesak revitalisasi Monas ini harus dihentikan.
Karena menurut dia, wajib ada rekomendasi dari Mensesneg sebagai ketua Komisi Pengarah.
"Jadi rekomendasi kami, tolong revitalisasi dihentikan. Mulai besok, menunggu Kementerian Sekretariat Negara, itu aja," papar Prasetyo.
Baca Juga:
Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI
Tapi sebenarnya Sekda Saefullah menginginkan pengerjaan renovasi lokasi bersejarah ini diteruskan. Karena menurut pengakuan kontraktor pengerjaan revitalisasi sudah mencapai 88 persen.
"Sebenarnya kami lebih suka diteruskan, tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," tutup Saefullah.(Asp)
Baca Juga:
Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pemprov DKI Mulai Besok Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Besar-besaran Sampai 10 November 2025
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor