Sakit Hati Lihat Pendapatan dan Tunjangan Fantastis Anggota DPR, Buruh Sentil Uangnya buat Sewa Rumah di Surga

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Sakit Hati Lihat Pendapatan dan Tunjangan Fantastis Anggota DPR, Buruh Sentil Uangnya buat Sewa Rumah di Surga

Presiden Partai Buruh Said Iqbal.(foto: Merahputih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MASSA yang tergabung dalam serikat Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demo di depan depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (28/8). Para buruh berjalan berbaris sembari membawa bendera Partai Buruh dan KSPI. Massa juga membawa spanduk berwarna dasar jingga dan putih panjang bertuliskan salah satu tuntutan utama mereka.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Jumlah itu dinilai berlebihan, apalagi jika dibandingkan dengan biaya yang didapat buruh untuk tempat tinggal.

Menurutnya, wajar buruh marah atas pemberitaan tunjangan hingga Rp 50 juta per bulan saat upah mereka sendiri sangat minim. "Tunjangan perumahan saja Rp 50 juta. Kali 12 bulan, setahun Rp 600 juta. Nyewa di mana itu (rumah) Rp 600 juta, di surga? Mahal banget," kata Said.

Dia juga sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja.

Said yang mengenakan kemeja oranye ini menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar Rp 3 juta dan Rp 5 jutaan per bulan, bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi.

Sementara itu, setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar Rp 104 juta per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang tengah jadi sorotan.

Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar Rp 3 juta per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar Rp 104 juta per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat.

Baca juga:

Demo Buruh di Gedung MPR/DPR, Polisi ‘Sekat’ Akses Masuk Jakarta



Belum lagi, untuk meminta penaikan upah minimal sebesar Rp 200 ribu per bulan saja, buruh perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Di lain sisi, anggota DPR yang sedari awal sudah dapat upah besar, masih mendapatkan tambahan tunjangan baru.

"Sakit rasanya hati rakyat, hati buruh," jelas Said yang disambut teriakan massa buruh.(knu)

Baca juga:

Demo Buruh 28 Agustus 2025, Semua ASN dan TA Anggota DPR Kerja dari Rumah



#Demo Buruh #DPR #DPR RI #Tunjangan DPR Naik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - 23 menit lalu
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - 2 jam, 2 menit lalu
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Berita Foto
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Massa buruh melakukan long march saat aksi unjuk rasa menuntuk sahkan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 24 September 2026
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Bagikan