Saan Mustopa Jadi Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 01 Oktober 2024
Saan Mustopa Jadi Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem

Sidang Pelantikan DPR-RI. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengamini, partainya menempatkan Saan Mustopa di posisi Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem.

"Ya benar (Saan Mustopa jadi wakil ketua DPR). Kita ucapkan selamat saja kepada Kang Saan," kata Paloh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Paloh berharap seluruh kader NasDem yang telah dilantik menjadi wakil rakyat bisa menjalankan amanahnya dengan baik.

Baca juga:

Presiden Jokowi Hadiri Sidang Pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR RI

"Ini merupakan kegembiraan bagi keluarga besar Partai NasDem, ya. Sudah terlaksana pelantikan pada hari ini," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku telah mengetahui susunan pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Ia lantas membeberkan sosok-sosok yang bakal mengisi pimpinan dari empat partai politik teratas. Ia menyebut dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Golkar Adies Kadir, NasDem Saan Mustopa, dan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Reza.

Baca juga:

Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029

"Sekelumit tentu dari Gerindra Pak Dasco, Golkar nampaknya menurut hemat saya yang saya dengar Adies Kadir. Dari NasDem saya dengar juga ada Saan Mustopa, dan dari PKB mantan Ketua Komisi VI Adinda Reza," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Menurutnya, Fraksi PDIP bakal mengusulkan Puan Maharani sebagai pimpinan DPR periode 2024-2029. Ia mengatakan hal itu bisa terealisasikan jika tak ada hambatan. (Pon)

#Partai Nasdem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan