Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Saan Mustopa Jadi Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 01 Oktober 2024
Saan Mustopa Jadi Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem

Sidang Pelantikan DPR-RI. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengamini, partainya menempatkan Saan Mustopa di posisi Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem.

"Ya benar (Saan Mustopa jadi wakil ketua DPR). Kita ucapkan selamat saja kepada Kang Saan," kata Paloh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Paloh berharap seluruh kader NasDem yang telah dilantik menjadi wakil rakyat bisa menjalankan amanahnya dengan baik.

Baca juga:

Presiden Jokowi Hadiri Sidang Pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR RI

"Ini merupakan kegembiraan bagi keluarga besar Partai NasDem, ya. Sudah terlaksana pelantikan pada hari ini," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku telah mengetahui susunan pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Ia lantas membeberkan sosok-sosok yang bakal mengisi pimpinan dari empat partai politik teratas. Ia menyebut dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Golkar Adies Kadir, NasDem Saan Mustopa, dan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Reza.

Baca juga:

Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029

"Sekelumit tentu dari Gerindra Pak Dasco, Golkar nampaknya menurut hemat saya yang saya dengar Adies Kadir. Dari NasDem saya dengar juga ada Saan Mustopa, dan dari PKB mantan Ketua Komisi VI Adinda Reza," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Menurutnya, Fraksi PDIP bakal mengusulkan Puan Maharani sebagai pimpinan DPR periode 2024-2029. Ia mengatakan hal itu bisa terealisasikan jika tak ada hambatan. (Pon)

#Partai Nasdem #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Bagikan