Saan Minta Ridwan Kamil Lupakan Golkar

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 23 Desember 2017
Saan Minta Ridwan Kamil Lupakan Golkar

Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa. (Instagram @saan_mustopa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sampai saat ini belum bersepakat soal cawagub pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018, pada akhirnya akan tetap satu suara mengusung Wali Kota Bandung itu menjadi calon Jabar satu.

Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa menyatakan hal itu, di Bandung, Sabtu (23/12). Menurut pria asal Karawang ini, perbedaan pendapat antara PPP dan PKB merupakan hal lumrah yang lazim terjadi dalam dunia politik.

"Saya yakin PPP dan PKB masih solid (dukung Ridwan Kamil). Saat ini sedang dicari titik temu. Insya Allah ada titik temunya," ujar dia.

Saan menjelaskan, upaya yang dilakukan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, untuk mendinginkan perdebatan soal cawagub pendampingnya, sudah maksimal. Kang Emil selama ini antara lain, sudah berkomunikasi dengan petinggi PPP dan PKB.

"Ini langkah yang baik dan tepat, minimal untuk mencairkan suasana kembali PPP dan PKB," tukas Saan.

Karena parpol pengusungnya masih solid, Saan mewanti-wanti agar Ridwan Kamil tidak menghiraukan rayuan Golkar yang sebelumnya sudah menarik dukungan, untuk memasangkannya dengan Dedi Mulyadi.

"Lupakan Golkar, jangankan dalam agenda, dalam pikiran Kang Emil pun nggak boleh ada. Sekarang mah fokus pada tiga partai koalisi," ucap Saan.

Saan menyarankan, sebaiknya dalam waktu dekat Kang Emil mengumpulkan para pimpinan partai pengusungnya untuk berdiskusi bukan hanya soal dukungan lagi, tapi sudah bicara lebih jauh. Misalnya, soal bagaimana merebut simpatik pemilih dalam kontestasi Pilgub Jabar tahun depan.

"Saya menyarankan sebelum tahun tahun baru, Kang Emil mengundang pimpinan ketiga parpol pengusung. Banyak yang bisa dibicarakan, contohnya agenda dan strategi pemenangan, dari yang sifatnya strategis sampai teknis," kata dia. (*)

Berita ini ditulis berdasarkan liputan Mauritz, reporter dan kontributor merahputih.comuntuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga artikel Mauritz lainnya di: Mendagri: Harnas Modal Kedaulatan Maritim

#Ridwan Kamil #Pilgub Jabar #Pilgub Jawa Barat 2018 #Saan Mustopa #DPP PPP #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Taufik menjelaskan peluang tersebut terbuka, terutama untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Bagikan