Rumah Dinas DPR di Kalibata Tak Layak Huni dan Tidak Ekonomis
Suasana bagian depan bangunan rumah dinas Anggota DPR di komplek perumahan rumah jabatan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Rumah-rumah tersebut termasuk aset milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sekretariat Negara (Setneg). Rumah jabatan anggota yang berjumlah total 560-an unit itu mulai akhir Oktober tidak akan boleh lagi ditempati. Sebagai gantinya, seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan tiap tahun yang budgetnya senilai harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi hingga Kebayoran.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membeberkan alasan kenapa fasilitas itu diganti, kata dia, kondisi rumah jabatan anggota DPR RI yang ada saat ini sudah tidak layak. Beberapa di antaranya sudah rusak, bahkan banyak binatang hama seperti tikus berkeliaran di dalam rumah. Rumah dinas yang ditempati anggota DPR sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian karena sebagian besar kondisi rumah dinas itu sudah rusak dan tidak layak ditinggali. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Kasus Nenek Elina di Surabaya, DPR Minta Polisi Tidak Premanisme Berkedok Ormas
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua