Ruang Kerja Puan Cs hingga MKD DPR Di-lockdown

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Februari 2022
Ruang Kerja Puan Cs hingga MKD DPR Di-lockdown

DPR RI. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR melakukan lockdown di beberapa ruang di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah itu diambil menyusul ditemukannya 9 anggota DPR dan 80 pegawai di DPR yang terpapar COVID-19.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, ruang kerja pimpinan DPR Puan Maharani cs hingga ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sudah dilakukan lockdown.

“Saya sudah dengar di MKD (di-lockdown), yang inisiatif itu di Komisi I bahkan juga di lingkungan ruang kerja pimpinan di lantai 4 itu sudah dari minggu lalu sampai seminggu ke depan akan dievaluasi artinya sedang dilakukan lockdown juga,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

Baca Juga:

PN Jakpus Lockdown, Seluruh Pegawai WFH

Indra mengatakan, kebijakan lockdown menjadi inisiatif masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi COVID-19.

Jika ada yang terpapar virus corona, maka ruang AKD tersebut dianjurkan segera di-lockdown untuk disterilisasi dan disemprot disinfektan.

“Secara keseluruhan inisiatif untuk melakukan lockdown, ada di masing-masing alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Baca Juga:

12 Siswa dan Guru Positif, SMA Warga Solo Lockdown

Puan Maharani, kata Indra, sudah memberikan arahan dan peringatan pada 24 Januari 2022 lalu kepada masing-masing AKD untuk membatasi dan mengendalikan berbagai kegiatan di DPR.

Meskipun rapat-rapat dan kunker tetap dilakukan, namun harus dilaksanakan dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal sudah dilakukan (surat) edaran di tanggal 26 Januari bahwa maksimal WFH dan WFO itu 50 persen, kemudian untuk jam kerja juga begitu, kita batasi sampai dengan hari biasa jam 15.30 WIB dan Jumat sampai jam 15.00 WIB,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

2 RT di DKI Micro Lockdown Buntut Masuk Zona Merah COVID

#Kasus COVID-19 #COVID-19 #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan