RS Indonesia di Gaza Hancur, DPR Minta Pemerintah Layangkan Protes ke Israel

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 12 Oktober 2023
RS Indonesia di Gaza Hancur, DPR Minta Pemerintah Layangkan Protes ke Israel

Arsip - Dalam foto yang diambil pada 11 Mei 2021 ini, asap hitam disebabkan serentetan serangan israel di Kota Younis, Jalur Gaza bagian selatan. ANTARA/Yasser Qudih/Xinhua/tm

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza terkena serangan bom yang ditembakkan oleh roket-roket Israel saat menyerang Palestina.

Rumah sakit Indonesia yang selama ini menangani banyak korban di Gaza, terkena serangan bom pada pusat oksigen konsentrat dan selang pipa distributornya.

Baca Juga:

Yenny Wahid: Indonesia Harus Segera Dorong Perdamaian Palestina-Israel ke DK PBB

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar melayangkan protes terbuka ke Israel.

"Rumah sakit tersebut dibangun dengan sumbangan masyarakat Indonesia untuk program kemanusiaan," ungkap Netty di Jakarta, Kamis (12/10).

Netty meminta pemerintah agar terus memainkan peran aktifnya dalam menyudahi pendudukan Israel atas Palestina.

"Jadikan momentum ini untuk menegaskan sikap Indonesia terhadap Israel dengan mengutuk keras serangan dan terus memainkan peran aktif dalam menyudahi pendudukan Israel atas Pestina," katanya.

Menurut Netty, dalam hukum perang internasional, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus dijaga dan harus bebas dari sasaran serangan.

"Kasus serangan ke RS ini bukan lagi hanya menyangkut Palestina, tapi sudah menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia dan juga kemanusiaan," terang Netty.

Baca Juga:

Serangan Israel ke Gaza: Sedikitnya 8 Jurnalis Meninggal, 2 Hilang

Ia berujar, serangan roket ke rumah sakit tentu memengaruhi fungsinya sebagai fasilitas kesehatan yang merawat dan mengobati orang sakit.

"Bagaimana nasib masyarakat Palestina yang sakit dan korban serangan jika rumah sakit terganggu fungsinya," ujarnya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah agar segera mengevakuasi WNI di titik konflik dan memberikan trauma healing pada korban, terutama anak-anak.

"Negara harus hadir dalam melindungi rakyatnya di manapun mereka berada," ungkapnya.

Selain itu, anak-anak yang terpapar konflik dan perang membutuhkan dukungan dan bantuan psikologis yang optimal.

"Jangan biarkan generasi bangsa tumbuh dengan ingatan akan kekerasan dan perang," ungkap Netty. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

#Netty Heryawan #DPR #Gaza #Jalur Gaza #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Bagikan