RS Indonesia di Gaza Hancur, DPR Minta Pemerintah Layangkan Protes ke Israel

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 12 Oktober 2023
RS Indonesia di Gaza Hancur, DPR Minta Pemerintah Layangkan Protes ke Israel

Arsip - Dalam foto yang diambil pada 11 Mei 2021 ini, asap hitam disebabkan serentetan serangan israel di Kota Younis, Jalur Gaza bagian selatan. ANTARA/Yasser Qudih/Xinhua/tm

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza terkena serangan bom yang ditembakkan oleh roket-roket Israel saat menyerang Palestina.

Rumah sakit Indonesia yang selama ini menangani banyak korban di Gaza, terkena serangan bom pada pusat oksigen konsentrat dan selang pipa distributornya.

Baca Juga:

Yenny Wahid: Indonesia Harus Segera Dorong Perdamaian Palestina-Israel ke DK PBB

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar melayangkan protes terbuka ke Israel.

"Rumah sakit tersebut dibangun dengan sumbangan masyarakat Indonesia untuk program kemanusiaan," ungkap Netty di Jakarta, Kamis (12/10).

Netty meminta pemerintah agar terus memainkan peran aktifnya dalam menyudahi pendudukan Israel atas Palestina.

"Jadikan momentum ini untuk menegaskan sikap Indonesia terhadap Israel dengan mengutuk keras serangan dan terus memainkan peran aktif dalam menyudahi pendudukan Israel atas Pestina," katanya.

Menurut Netty, dalam hukum perang internasional, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus dijaga dan harus bebas dari sasaran serangan.

"Kasus serangan ke RS ini bukan lagi hanya menyangkut Palestina, tapi sudah menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia dan juga kemanusiaan," terang Netty.

Baca Juga:

Serangan Israel ke Gaza: Sedikitnya 8 Jurnalis Meninggal, 2 Hilang

Ia berujar, serangan roket ke rumah sakit tentu memengaruhi fungsinya sebagai fasilitas kesehatan yang merawat dan mengobati orang sakit.

"Bagaimana nasib masyarakat Palestina yang sakit dan korban serangan jika rumah sakit terganggu fungsinya," ujarnya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah agar segera mengevakuasi WNI di titik konflik dan memberikan trauma healing pada korban, terutama anak-anak.

"Negara harus hadir dalam melindungi rakyatnya di manapun mereka berada," ungkapnya.

Selain itu, anak-anak yang terpapar konflik dan perang membutuhkan dukungan dan bantuan psikologis yang optimal.

"Jangan biarkan generasi bangsa tumbuh dengan ingatan akan kekerasan dan perang," ungkap Netty. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

#Netty Heryawan #DPR #Gaza #Jalur Gaza #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
Macklemore Umumkan Tur 'Free Palestine', Sumbang Semua Hasilnya untuk Palestina
Hasil penjualan tiket untuk pertunjukan tur ini akan disalurkan ke organisasi-organisasi yang mendukung rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Macklemore Umumkan Tur 'Free Palestine', Sumbang Semua Hasilnya untuk Palestina
Dunia
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat Benjamin Netanyahu Pidato di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat  Benjamin Netanyahu Pidato di  Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Dunia
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Debat umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Indonesia
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
ShowBiz
IMDb Mulai Pakai Istilah 'Occupied Palestinian Territories' di Sejumlah Film, Israel Keberatan
IMDb mengubah data sejumlah film Israel menjadi Occupied Palestinian Territories. Namun, distribusi Israel mengajukan keberatan.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
IMDb Mulai Pakai Istilah 'Occupied Palestinian Territories' di Sejumlah Film, Israel Keberatan
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Dunia
AS Berikan Sanksi Ekonomi Lebih Luas Mahkamah Pidana Internasional
Sebelumnya, Majelis banding Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak gugatan Israel atas legalitas penyelidikan ICC terkait dugaan kejahatan perang di Gaza setelah Oktober 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
AS Berikan Sanksi Ekonomi Lebih Luas Mahkamah Pidana Internasional
Bagikan