Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Oktober 2023
Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Serangan Israel. ANTARA FOTO/Reuters-Mohammed Salem/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel sedang memanas usai kelompok Hamas melakukan serangan ke pemukiman Israel pada Sabtu (7/10). Sejak serangan itu, Palestina dan Israel terlibat konfrontasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.

Menyikapi meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel, Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga:

Menlu AS akan Kunjungi Israel di Tengah Konflik

Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus memperlihatkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai konflik global dengan pendekatan dialog sehingga kedamaian dapat terwujud.

“Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi . Oleh karena itu Indonesia terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya dengan cara damai melakui dialog-dialog,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Anton mengingatkan sikap politik Indonesia di pergaulan internasional adalah mendorong negosiasi perdamaian multilateral secara kredibel berdasarkan solusi dua negara yang tengah berkonflik.

Menurut Anton, langkah tersebut sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati di bawah naungan PBB, khususnya dalam menyikapi permasalahan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

“Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya peningkatan eskalasi perang terbuka antar Israel dan Palestina, maka Pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah evakuasi WNI di daerah konflik,” ungkapnya.

Baca Juga:

Israel Ancam Mengebom Setiap Konvoi Pembawa Bantuan ke Gaza

Anton menyebut konflik Palestina-Israel berakar pada penjajahan, perampasan hak-hak rakyat, dan perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan persoalan Palestina bukan hanya merupakan permasalahan agama melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar dapat menyerukan agar tindakan kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan dan mendorong langkah dialog antar ke 2 negara menuju penyelesaian yang adil,” ujar Anton.

Dikatakan Anton, pemerintah Indonesia harus menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina dan membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik di Palestina.

“Agar dapat membantu penyelesaian konflik di Palestina tersebut sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Lebih dari 1.000 Orang Tewas Pasca Serangan Hamas di Israel

#DPR RI #Partai Demokrat #Palestina #Israel
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Seskab Teddy Buka-bukaan Alasan Indonesia Belum Bayar Iuran BoP Rp 16,8 T
Dana iuran hampir Rp 17 triliun itu diperuntukkan rekonstruksi Gaza, Palestina dan tidak bersifat wajib.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Seskab Teddy Buka-bukaan Alasan Indonesia Belum Bayar Iuran BoP Rp 16,8 T
Indonesia
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
Indonesia
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar dari Board of Peace (BoP) jika langkah-langkah bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Indonesia
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
PBNU nyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace, upaya diplomasi strategis untuk membela Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Usai Bertemu Prabowo, PBNU Tegaskan Dukungan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian demi Lindungi Palestina
Indonesia
Pimpinan Ormas Islam: Prabowo Siap Mundur dari Aliansi Trump dengan 1 Syarat
Presiden Prabowo Subianto siap menarik Indonesia keluar dari Board of Peace Gaza jika tidak berpihak pada perjuangan rakyat Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Pimpinan Ormas Islam: Prabowo Siap Mundur dari Aliansi Trump dengan 1 Syarat
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Bagikan