Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Oktober 2023
Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Serangan Israel. ANTARA FOTO/Reuters-Mohammed Salem/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel sedang memanas usai kelompok Hamas melakukan serangan ke pemukiman Israel pada Sabtu (7/10). Sejak serangan itu, Palestina dan Israel terlibat konfrontasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.

Menyikapi meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel, Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga:

Menlu AS akan Kunjungi Israel di Tengah Konflik

Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus memperlihatkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai konflik global dengan pendekatan dialog sehingga kedamaian dapat terwujud.

“Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi . Oleh karena itu Indonesia terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya dengan cara damai melakui dialog-dialog,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Anton mengingatkan sikap politik Indonesia di pergaulan internasional adalah mendorong negosiasi perdamaian multilateral secara kredibel berdasarkan solusi dua negara yang tengah berkonflik.

Menurut Anton, langkah tersebut sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati di bawah naungan PBB, khususnya dalam menyikapi permasalahan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

“Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya peningkatan eskalasi perang terbuka antar Israel dan Palestina, maka Pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah evakuasi WNI di daerah konflik,” ungkapnya.

Baca Juga:

Israel Ancam Mengebom Setiap Konvoi Pembawa Bantuan ke Gaza

Anton menyebut konflik Palestina-Israel berakar pada penjajahan, perampasan hak-hak rakyat, dan perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan persoalan Palestina bukan hanya merupakan permasalahan agama melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar dapat menyerukan agar tindakan kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan dan mendorong langkah dialog antar ke 2 negara menuju penyelesaian yang adil,” ujar Anton.

Dikatakan Anton, pemerintah Indonesia harus menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina dan membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik di Palestina.

“Agar dapat membantu penyelesaian konflik di Palestina tersebut sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Lebih dari 1.000 Orang Tewas Pasca Serangan Hamas di Israel

#DPR RI #Partai Demokrat #Palestina #Israel
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dunia
ICC Tolak Banding Israel, Status PM Benjamin Netanyahu Tetap Buron Kejahatan Perang
Majelis banding Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak gugatan Israel atas legalitas penyelidikan ICC terkait kasus kejahatan perang di Gaza
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
ICC Tolak Banding Israel, Status PM Benjamin Netanyahu Tetap Buron Kejahatan Perang
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Dunia
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Dewan Perdamaian tersebut merupakan komponen kunci dari kesepakatan gencatan senjata Trump untuk Jalur Gaza
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Bagikan