Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Oktober 2023
Pemerintah Diminta Lakukan Negosiasi Perdamaian Multilateral Sikapi Konflik Palestina-Israel

Serangan Israel. ANTARA FOTO/Reuters-Mohammed Salem/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel sedang memanas usai kelompok Hamas melakukan serangan ke pemukiman Israel pada Sabtu (7/10). Sejak serangan itu, Palestina dan Israel terlibat konfrontasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.

Menyikapi meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel, Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

Baca Juga:

Menlu AS akan Kunjungi Israel di Tengah Konflik

Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus memperlihatkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai konflik global dengan pendekatan dialog sehingga kedamaian dapat terwujud.

“Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi . Oleh karena itu Indonesia terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya dengan cara damai melakui dialog-dialog,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Anton mengingatkan sikap politik Indonesia di pergaulan internasional adalah mendorong negosiasi perdamaian multilateral secara kredibel berdasarkan solusi dua negara yang tengah berkonflik.

Menurut Anton, langkah tersebut sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati di bawah naungan PBB, khususnya dalam menyikapi permasalahan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

“Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya peningkatan eskalasi perang terbuka antar Israel dan Palestina, maka Pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah evakuasi WNI di daerah konflik,” ungkapnya.

Baca Juga:

Israel Ancam Mengebom Setiap Konvoi Pembawa Bantuan ke Gaza

Anton menyebut konflik Palestina-Israel berakar pada penjajahan, perampasan hak-hak rakyat, dan perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan persoalan Palestina bukan hanya merupakan permasalahan agama melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar dapat menyerukan agar tindakan kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan dan mendorong langkah dialog antar ke 2 negara menuju penyelesaian yang adil,” ujar Anton.

Dikatakan Anton, pemerintah Indonesia harus menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina dan membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik di Palestina.

“Agar dapat membantu penyelesaian konflik di Palestina tersebut sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Lebih dari 1.000 Orang Tewas Pasca Serangan Hamas di Israel

#DPR RI #Partai Demokrat #Palestina #Israel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
Berita Foto
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/12/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Bagikan