Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia hingga saat ini memang belum membayar iuran US$ 1 miliar atau Rp 16,8 triliun untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Alasannya, dana iuran itu diperuntukkan rekonstruksi Gaza, Palestina dan tidak bersifat wajib. Jika Indonesia membayar maka akan menjadi anggota tetap, tetapi jika tidak maka keanggotaan hanya berlangsung selama tiga tahun.
"Saat ini, Indonesia belum membayar," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kepada wartwan di Jakarta dikutip Kamis (5/2).
Baca juga:
Gabung BoP Opsi Paling Realistis Dukung Palestina, Prabowo Tegaskan RI Siap Cabut Jika Melenceng
Keanggotaan Indonesia Bersifat tidak Tetap
Menurut Teddy, keikutsertaan Indonesia di aliansi yang dibentuk Presiden AS Donald Trump ini bersifat tidak bersifat tetap.
"Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," imbuh mantan ajudan Presiden Prabowo Subinto saat menjabat Menteri Pertahanan itu.
Baca juga:
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
BoP Lebih Konkret Wujudkan Perdamaian Gaza
Namun, Teddy menegaskan hal keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.
"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," tandas perwira TNI aktif berpangkat Letkol itu. (Knu)
